Pakar-akademisi penting dilibatkan teliti titik rawan bencana

id pakar kebencanaan,titik rawan bencana ,bpbd makassar,Taufiek Rachman,presiden jokowi,rakornas bnpb,jatim expo

Pakar-akademisi penting dilibatkan teliti titik rawan bencana

Arsip. Salam Tangguh Kepala Pelaksana BPBD Kota Makassar, Taufiek Rahman di depan mobil operasional usai penerimaan bantuan dari Pemerintah Kota Makassar di halaman kantor BPBD Makassar, Sulsel, Jumat (18/1/2019). (Istimewa)

Makassar (Antaranews Sulsel) - Akademisi dan pakar kebencanaan di Makassar, Sulawesi Selatan, penting dilibatkan untuk meneliti titik-titik rawan bencana di daerah.

"Ini menjadi pekerjaan rumah di masing-masing Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) berdasarkan hasil Rakornas Badan Nasional Penangggulangan Bencana (BNPB) se-Indonesia yang dibuka presiden di Jatim Expo, Kota Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (2/2), " kata Kepala Pelaksana BPBD Kota Makassar, Taufiek Rachman pada keterangan persnya di Makassar, Selasa.

Dia menjelaskan, Presiden Jokowi dalam sambutannya menyebutkan bahwa Rakornas Penanggulangan Bencana ini merupakan forum yang strategis dalam membicarakan kebencanaan, karena itu perlu melibatkan semua stakeholder, termasuk akademisi dan pakar untuk pemantauan di lapangan.

Menyikapi hal itu, lanjut dia sistem peringatan dini tetap harus melibatkan para akademisi dan pakar kebencanaan untuk meneliti titik-titik rawan bencana.

Demikian pula dengan sistem penanggulangan bencana yang dapat segera diimplementasikan yang tentunya BNPB lebih awal menyosialisasikan peringatan dini bencana ini kepada masyarakat.

Ia menambahkan, Rakornas akhir pekan lalu juga menjadi ajang konsolidasi BNPB ke BPBD, kementerian atau lembaga serta pemangku kepentingan di Indonesia untuk menjabarkan kebijakan nasional penanggulangan bencana.

Salah satu tujuan rakornas ini untuk melakukan pendalaman kebijakan nasional penanggulangan bencana, terlebih setelah begitu masifnya kejadian bencana di Indonesia setahun terakhir, ujarnya.

Selain itu, koordinasi dan konsolidasi kekuatan disaat tidak terjadi bencana mutlak dilakukan. Agar saat terjadi bencana, rencana yang disusun dapat langsung diaktivasi untuk penanganan darurat yang terpadu.

Termasuk kerja cepat dan terkoordinasi untuk tata ruang yang berbasis mitigasi bencana lintas instansi dan kewenangan juga harus dilakukan.

Dia menambahkan, dalam rakornas ini, pemerintah pusat melalui BNPB dan Kementerian PUPR memaparkan tentang rencana pelaksanaan reforestri DAS dan sub DAS Jeneberang, serta alokasi anggaran untuk bendungan Jenelata di Kabupaten Gowa pasca banjir dan longsor akhir Januari lalu.

Pemaparan ini tentunya juga akan memberi kontribusi positif dalam upaya pencegahan dan mitigasi banjir di Kota Makassar.
Pewarta :
Uploader: Daniel
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar