Sulbar optimalkan pemberantasan korupsi terintegrasi

id pemberantasan korupsi,sulawesi barat,sulbar,terintegrasi,kpk,pemprov sulbar

Asrip: Sekretaris Provinsi Sulawesi Barat Muhammad Idris saat bertindak selaku inspektur upacara peringatan Bulan K3 Nasional tahun 2019 di Kantor Gubernur Sulbar, Senin (11/2/2019). (Foto/Istimewa)

Mamuju (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat bertekad menjadikan aksi program pemberantasan korupsi terintegrasi lebih optimal dan lebih baik, sehingga bisa memberikan informasi capaian kinerja program yang dilaksanakan setiap tahun.

"Hasil dari aksi tersebut akan dijadikan sebagai salah satu tolak ukur kinerja provinsi dan kabupaten yang ada di Sulbar," kata Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar, Kamis.

Pemerintah Provinsi Sulbar juga lanjut Ali Baal Masdar berkomitmen dan berikhtiar dalam meningkatkan, sekaligus akan memaksimalkan akuntabilitas dan transparansi anggaran, sehingga amanah yang diberikan bisa dijalankan dengan baik.

Gubernur mengungkapkan, pada 2018, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), telah melakukan verifikasi pelaporan aksi program pemberantasan korupsi terintegrasi di Pemprov Sulbar dan enam kabupaten yang ada di daerah itu.

"Dari hasil verifikasi itu, secara keseluruhan Sulbar mendapat nilai 63 persen, namun masih di bawah rata-rata nasional, yakni 64 persen atau berada pada peringkat 14 dari 34 provinsi di indonesia. Jadi saya harapkan satu atau dua tahun ke depan minimal kita masuk peringkat 10 besar," ucap Ali Baal Masdar

Dari rincian nilai hasil verifikasi terdapat di delapan sektor, yakni, perencanaan dan penganggaran APBD sebesar 67 persen, pengadaan barang dan jasa 45 persen, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) 63 persen, kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) 72 persen, manajemen ASN 60 persen, optimalisasi pendapatan daerah 60 persen, manajemen aset daerah 100 persen, sedangkan dana desa tidak ada nilai sebab penilaian hanya di kabupaten.

"Yang bisa diapresiasi dari delapan sektor ini adalah sektor manajemen aset daerah dengan nilai tertinggi 100 persen, namun terdapat sektor lain yang perlu perhatian khusus yaitu sektor pengadaan barang dan jasa (ULP) kerena nilainya paling rendah 45 persen," terang Ali Baal Masdar.

Dengan kondisi tersebut, Gubernur berharap, ada asistensi lebih detail dari Tim Korsupgah KPK, sehingga tahun ini sektor yang masih di bawah angka terendah dapat dioptimalisasi.

Gubernur juga menegaskan komitmen bersama dengan seluruh kepala daerah di Sulbar serta elemen penyelenggara pemerintah, baik di tingkat provinsi hingga kabupaten untuk bersama-sama memberantas korupsi secara terintegrasi.

Sebelumnya, Ketua Tim Koordinator Wilayah VIII Korsubga KPK Adlinsyah Malik Nasution, mengemukakan, tindak pidana korupsi (tipikor) bisa berdampak kepada beberapa hal, diantaranya dapat merusak pasar, harga dan persaingan yang usaha sehat, pelanggaran hak asasi manusia kemudian menyebabkan kejahatan lain berkembang.

Juga lanjutnya, merusak proses demokrasi serta meruntuhkan hukum dan ketujuh menurunkan kualitas hidup pembangunan berkelanjutan.

Adapun jenis tipikor, hal tersebut dapat meliputi beberapa tindakan diantaranya, penggelapan dalam jabatan, konflik kepentingan dalam pengadaan, gratifikasi, perbuatan curang dan pemerasan dan lainnya.

"Pemerasan dan suap itu berbeda, dalam pemerasan yang dilihat siap yang berinisiatif atau melakukan pemerasan itu yang kena, sedangkan suap si pemberi dan penerima bisa diarahkan kena," papar Adlinsyah.

Selain kedua hal tersebut, Adlinsyah juga menyebutkan, beberapa titik rawan korupsi di Pemda, diantaranya, perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan APBD, perizinan, pembahasan dan pengesahan regulasi, pengelolaan pendapatan daerah, Kelima rekrutmen, promosi, mutasi dan rotasi kepegawaian serta pelayanan publik dan proses penegakan hukum.
Pewarta :
Editor: M Darwin Fatir
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar