BPS Sulbar Gelar Pelatihan Wartawan

Kamis, 4 Maret 2010 13:03 WIB

Mamuju (ANTARA News)- Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Barat (Sulbar) menggelar kegiatan pelatihan wartawan, guna untuk menyatukan persepsi untuk memahami data strategis yang dilakukan oleh BPS.

Kepala BPS Sulbar, Nursam Salam, di Mamuju, Rabu, mengatakan, pelatihan wartawan yang dilaksanakan tersebut untuk memberikan pemahaman kepada jurnalis agar mengetahui secara benar tata cara pengelolaan data strategis yang dilakukan oleh BPS.

Data yang tersebut meliputi penghitungan PDRB, Inflasi dan Nilai Tukar Petani, Statistik Ekspor Impor, Ketenagakerjaan, Kemiskinan, Produksi Padi, Jagung dan Kedelai, Indeks tendensi Bisnis dan Indeks tendensi Konsumen serta statistik Parawisata.

"Hal-hal seperti inilah yang harus dipahami oleh wartawan sebagai bagian untuk dijadikan referensi dalam menurunkan bentuk karya jurnalistik yang bersentuhan dengan BPS," kata dia.

Ia menjelaskan, salah satu tugas pokok BPS adalah, nyaris mirip dengan kerja wartawan tetapi bukan wartawan. "Kami pun bekerja menghimpun data, mengelola data dan menyajikan data, namun data yang kami cari adalah yang berkaitan dengan tugas kami seperti Indeks Harga Konsumen (IHK) setiap bulannya dan beberapa data lainnya," ungkapnya.

Nursam menuturkan, dalam menghitung IHK, maka yang diperlukan adalah data harga beberapa kualitas atau merk dari 294 paket komuditas pada pasar sentral dan regional Mamuju.

"Pengumpulan data ini dilakukan dua minggu dan bulanan, namun khusus barang-barang kebutuhan pokok dilakukan secara mingguan bahkan setiap hari Senin dan Selasa," ungkapnya.

Secara umum kata dia, BPS dalam menghitung IHK menggunakan rumus "Laspeyers" dengan cara mengumpulkan segala bentuk data-data harga yang ada di pasar tradisional.

"Untuk menyiarkan data resmi, kami dari BPS tidak melakukan perkiraan, tetapi melakukan penghitungan sesuai dengan hasil pengelolaan dari data rill di pasar kemudian dimasukkan dalam tabulasi," ucapnya.

Dia mengemukakan, setiap bulannya dari 66 kota IHK secara serentak melakukan penyiaran mengenai kondisi inflasi atau IHK yang disampaikan kepada presiden dan wakil presiden dan menko perekonomian dan gubernur Bank Indonesia.

"Data inflasi tidak dapat disajikan kepada siapa pun sebelum data itu di realease," ungkapnya.
(T.KR-ACO/S016)

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.