BPS Sulbar Turunkan Petugas SP 2.770 Orang

Kamis, 4 Maret 2010 13:18 WIB

Mamuju (ANTARA News) - Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Barat (Sulbar) menurunkan petugas Sensus Penduduk (SP) sebanyak 2.770 orang yang tersebar pada lima kabupaten yang ada di wilayah itu.

Hal ini dikatakan Kepala BPS Sulbar, Nursam Salam, di Mamuju, Rabu.

Menurutnya, petugas SP yang akan diturunkan itu lebih banyak ditempatkan di wilayah Kabupaten Polewali Mandar sebanyak 829 orang, kedua kabupaten Mamuju sekitar 823 orang dan kabupaten Mamasa sebanyak 602 orang.

Sementara kabupaten lainnya kata dia, seperti di Kabupaten Mamuju Utara hanya berkisar 268 petugas SP dan di kabupaten Majene paling sedikit yakni 248 orang.

"Penempatan petugas SP tersebut berdasarkan jumlah kepadatan penduduk yang ada di daerah, jika jumlah kepadatan penduduk banyak maka petugas yang diturunkan pun juga pasti lebih besar dari daerah yang sedikit jumlah penduduknya," ungkapnya.

Ia mengatakan, kegiatan SP ini dilaksanakan sekali dalam 10 tahun sesuai dengan amanat Undang-undang nomor 16 tahun 1997 tentang statistik.

"BPS diwajibkan menyediakan statistik dasar, sehingga diharapkan pada SP tahun 2010 ini masyarakat memastikan dirinya masuk dalam pendataan SP yang akan mulai dilaksanakan bulan Mei ini," tuturnya.

Nursam mengungkapkan, sejak kemerdekaan Indonesia, SP yang dilaksanakan di Indonesia telah berlangsung lima kali yakni mulai dari tahun 1961, 1971, 1980, 1990 dan 2000, dan SP yang ke-6 kembali dilaksanakan pada tahun 2010 tanggal 1 - 30 Mei mendatang.

Ia menguraikan, perbandingan antara SP tahun 2000 dengan 2010 cukup banyak perbedaannya mulai dari jumlah provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan, responden, blok sensus, Satuan Lingkungan Setempat (SLS) dan jumlah petugas SP.

"Perbedaan jumlah provinsi sangat jelas yang semula pada tahun 2000 hanya 27 provinsi dan kini sudah 33 provinsi, demikian pula dengan petugas SP yang semula hanya kurang lebih 300 ribu petugas menjadi kurang lebih 700 ribu petugas SP yang tersebar di Indonesia," jelasnya.

Dia menambahkan, SP 2010 ini juga berguna untuk menghasilkan data akurat yang akan mendukung perencanaan dan evaluasi pembangunan yang berkualitas.

"Data-data kependudukan itu juga dijadikan sebagai titik tolak untuk menetapkan target pembangunan secara menyeluruh, karena tanpa dukungan data kependudukan maka rencana pembangunan akan tidak pernah berjalan maksimal," katanya. (T.KR-ACO/F003)

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.