Sekda Kota Makassar buka sosialisasi program JKN-KIS

Sekertaris Daerah (Sekda) Pemerintah Kota Makassar, M Ansar menyampaikan sambutan saat membuka sosialisasi program JKN-KIS dan pola hidup sehat di ruang pola Balai Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (5/9/2019). ANTARA/HO-Humas Pemkot Makassar

Makassar (ANTARA) - Sekretaris Daerah (Sekda) Pemerintah Kota Makassar Muh Ansar didaulat membuka Sosialisasi Program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) BPJS Kesehatan dan Pola Hidup Sehat di Ruang Pola Balai Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis

Kegiatan tersebut dihadiri 19 komunitas masyarakat. Selain itu dihadiri Kepala BPJS Kesehatan Cabang Makassar Dwi Hesti Yuniarti, Asisten Deputi Bidang Promosi BPJS Kesehatan RI, Kepala Kantor BPJS Kesehatan se Wilayah Sulsel, Sulbar, Sultra dan Maluku, serta Brand Ambbasador BPJS Kesehatan yang juga atlet Binaraga, Ade Rai.

Sekda Ansar pada kesempatan itu menyampaikan, berbicara tentang BPJS berkaitan dengan data tentang masyarakat yang hampir miskin dan miskin, serta tidak mampu.

“Ini sangat fluktuatif setiap saat. Bisa saja masyarakat memiliki pendapatan yang cenderung meningkat. Tentu yang naik pendapatannya tidak lagi ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah," ujarnya.

Untuk itu, pihaknya meminta pendataan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) dan Dinas Sosial dilakukan secara berkelanjutan. Hal ini dilakukan untuk mendeteksi dan menginventarisasi kondisi masyarakat terbaru yang ada di tingkat bawah.

Ansar menyebutkan, belum semua masyarakat ditanggung pemerintah untuk iuran BPJS-nya. Kendati demikian, yang terpenting, lanjut dia, bagaimana target untuk mencapai 100 persen Universal Health Coverage atau cakupan kesehatan semesta itu bisa terpenuhi.

Jika dilihat dari jumlah penduduk Makassar yang mencapai 1,6 juta jiwa, yang menjadi peserta BPJS tahun ini baru 82 persen. Artinya, baru sekitar 1,3 juta jiwa yang terdaftar di BPJS Kesehatan.

Peserta itu terdiri dari Peserta Penerima Upah (PPU) ada 24,6 persen. Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) sebesar 22,2 persen. Bukan Pekerja (BP) 74,3 persen, PBI-APBN 19,9 persen, dan PBI-APBD kota dan provinsi 10,35 persen.

"Harapan kita terus terjadi peningkatan ekonomi oleh warga. Kalau semua sudah mencapai tingkat ekonomi yang mapan, maka tentu target 100 persen warga ter-cover BPJS Kesehatan bisa terpenuhi," harap mantan Kepala Dinaas Prasarana Umum (PU) Kota Makassar itu