Peringati Hari Buruh For Indonesia Tolak PHK

Sabtu, 1 Mei 2010 18:00 WIB

MAKASSAR - HARI BURUH. Ribuan buruh dari berbagai serikat buruh berunjukrasa memperingati Hari Buruh se-Dunia di Tol Reformasi Makassar, Sabtu (1/5). Mereka meminta agar pemerintah memperhatikan kesejahteraan kaum buruh dan mendesak para pengusaha un

Makassar (ANTARA News) - Ratusan buruh dari berbagai perusahaan yang tergabung dalam Front Oposisi Rakyat (FOR) Indonesia melakukan aksi unjuk rasa dan menolak pemutusan hubungan kerja (PHK) secara sepihak oleh perusahaan.

"Kami menolak dengan tegas pemutusah hubungan kerja secara sepihak karena berdampak pada kesejahteraan dan eksploitasi terhadap buruh," kata pengunjuk rasa yang melakukan orasi-orasi dengan menggunakan pengeras suara di atas mobil truk, di Makassar, Sabtu.

Dalam orasinya mereka meminta kepada pemerintah pusat untuk menyiapkan lapangan kerja yang memadai dan meminta kepada pemerintah daerah untuk menetapkan dan memberlakukan upah minimun provinsi (UMP).

Menurutnya, UMP yang diterapkan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yakni Rp1 juta perbulannya sudah dianggap cukup layak, namun masih banyaknya perusahaan yang belum menerapkan aturan pemerintah tersebut disesalkan para buruh.

Selain penetapan dan pemberlakukan UMP, para pengunjuk rasa itu juga menuntut dihapuskannya liberalisasi kebijakan perburuhan, penghapusan sistem PHK yang sewenang-wenang dan menghapus sistem Outsourcing atau buruh kontrak.

Tuntutan lainnya adalah penghapusan kekerasan, kriminalisasi dan pelanggaran HAM bagi rakyat pekerja, baik perempuan maupun laki-laki.

Menghapuskan sistem pelarangan berserikat bagi rakyat pekerja (union busting), menghapuskan sistem pasar tenaga kerja serta melawan penjualan asset-aset vital strategis bangsa pada pemodal asing

Tuntutan selanjutnya, nasionalisasi seluruh aset tambang, migas, perkebunan dan aset strategis lainya untuk kesejahteraan rakyat, tolak Perjanjian Bebas (FTA/FTZ) dan lawan bentuk-bentuk privatisasi aset-aset strategis bangsa.

FOR Indonesia, katanya, mendesak pula penghapusan utang lama dan tolak utang baru untuk kesejahteraan rakyat serta tolak revisi UU No.13/2003 dan bentuk UU Baru yang pro-buruh.
(T.KR-MH/A033)

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.