Wajar Kena Sanksi "Push up"
Makassar (ANTARA Sulsel) - Sekjen Departemen Dalam Negeri, Diah Anggreni menyatakan, suatu kewajaran bagi praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) yang melanggar aturan dalam sekolah mendapat sanksi push-up dari seniornya.
"Tetapi, jangan karena ada pelanggaran yang diperbuat yuniornya, lalu dipukul hingga babak belur sebab IPDN tidak mendidik calon pemimpin seperti itu," ucapnya pada kuliah perdana di kampus IPDN regional Makassar, Senin.
Praja yang mendapat hukuman, lanjutnya, tetap ada sanksinya tetapi bukan hukuman dipukul beramai-ramai sampai yuniornya mengalami patah tulang bahkan meninggal dunia gara-gara dikeroyok seniornya.
"Praja yang dihukum karena tidak benar dalam menjalankan aturan sekolah harus menjalani sanksi seperti push-up dan lari dalam kampus sambil disaksikan teman-teman praja lainnya," ujarnya seraya mengingatkan bahwa IPDN yang merupakan leburan dari STPDN harus lebih baik dari STPDN yang banyak berkasus dalam pemukulan dan perkelahian antarpraja.
Karena itu, lanjutnya, para pengasuh di IPDN regional Makassar maupun IPDN lainnya di Riau, Jatinangor supaya tidak membuat aturan yang macam-macam yang bisa merugikan dirinya, melainkan binalah yuniornya dengan memupuk rasa sepenanggungan dalam meraih karier di institut ini.
Menurut Sekjen, IPDN merupakan satu-satunya institut perekat bangsa di Indonesia yang harus mampu menelorkan luarannya yang berkualitas dan lebih baik dari Perguruan Tinggi (PT) lainnya di negeri ini.
Bahkan, lanjutnya, praja yang berikatan dinas ini tidak mengeluarkan biaya apa pun selama duduk di bangku kuliah tersebut sebab pemerintah yang menginginkannya agar mereka berkonsentrasi belajar dengan baik untuk nantinya menyandang PNS dengan golongan IIIa setelah proses belajar-mengajar selesai dilakukan di kampus itu.
Selain itu, praja tidak boleh cengeng dalam menuntut ilmu pemerintahan di kampus ini yang menampung mahasiswa dari Kawasan Timur Indonesia (KTI).
Sekjen Diah Anggreni mengharapkan agar praja angkatan XIX yang berjumlah 101 orang tetap mengkonsentrasikan diri dalam menuntut ilmu pemerintahan di kampus ini yang memiliki luas 4,5 hektare.
"Saya minta IPDN regional Makassar dapat menjadi contoh bagi IPDN lainnya yang tersebar pada empat provinsi, termasuk IPDN Sumedang, Jabar," katanya seraya mengajak praja angkatan ini mampu menjadi percontohan IPDN di Indonesia yang keberadaannya untuk mencetak kader-kader pemimpin yang memihak kepada rakyat.
Kuliah perdana Sekjen tersebut diikuti 101 praja yang nantinya menjadi kader-kader penerus pembangunan negara di masa mendatang. (T.PK-AAT/F003)
