Makassar (ANTARA) - Ikatan Guru Indonesia (IGI) mendukung penuh peniadaan ujian nasional (UN) 2020 bagi siswa SD, SMP, SMA dan sederajat menyusul Keputusan Presiden Joko Widodo terhadap kebijakan tersebut untuk mencegah penyebaran COVID-19.
"Kami mengapresiasi keputusan Presiden yang sangat tepat dalam suasana pandemi COVID-19 yang belum jelas kapan akan berakhir," kata Ketua IGI
Muhammad Ramli Rahim di Makassar, Selasa, menanggapi perkembangan pelaksanaan UN.
Menurut dia, harus diakui bahwa guru-guru Indonesia amat sangat belum siap menjalankan pembelajaran jarak jauh atau biasa disebut kelas maya.
Berkaitan dengan kondisi itu, lanjut dia, tentu persiapan menuju UN sangat minim terutama oleh siswa. Selain faktor kesiapan mengikuti UN dalam sisi penguasaan materi UN kali ini pun kemungkinan besar terganggu oleh suasana psikologis masing-masing siswa yang berada dalam ketakutan tertular COVID-19.
Selain kekhawatiran siswa itu, guru pun memiliki potensi yang sangat besar untuk tertular atau menularkan COVID-19 ini meskipun dilakukan berbagai upaya pencegahan dengan berbagai macam cara penyemprotan desinfektan.
Karena itu, Ramli mengatakan, pelaksanaan UN jika dipaksakan akan bertentangan dengan imbauan Presiden Jokowi yang menginginkan agar siswa dan guru tetap berada di rumah.
Sementara mencermati beberapa daerah dalam menanggapi persoalan UN ini di antara mereka ada yang memutuskan untuk menunda, tetapi ada juga di antara mereka yang tetap bersikukuh akan melaksanakan UN tersebut entah alasan apa yang akan digunakan.
"Dari sisi lain, UN ini juga sudah disimpulkan tidak memiliki nilai apapun dan tidak memberikan manfaat apapun, kecuali sekedar angka-angka yang juga tidak akan mendapatkan langkah tindak lanjut terkait kualitas pendidikan berdasarkan UN," katanya.
Mengenai penundaan UN itu, salah seorang siswa SMP di Makassar, Nur Kholishah mengaku sudah mempersiapkan diri menghadapi UN, namun untuk berkumpul dengan banyak orang, ia sudah khawatir dengan adanya informasi jumlah orang dalam pengawasan (ODP) dan pasien dalam pengawasan (PDP) yang terus bertambah setiap hari.
Berita Terkait
Presiden Jokowi beri arahan terkait peniadaan buka puasa bersama
Kamis, 23 Maret 2023 9:34 Wib
Dua gubernur di Indonesia menanggapi usulan peniadaan jabatan gubernur
Rabu, 1 Februari 2023 11:42 Wib
Muhaimin Iskandar: PKB kaji wacana peniadaan jabatan gubernur
Senin, 30 Januari 2023 19:51 Wib
ICW: Peniadaan pidana korupsi di bawah Rp50 juta justru memicu penigkatan kasus
Jumat, 28 Januari 2022 18:05 Wib
Pelni perketat penerapan protokol kesehatan di seluruh armada
Rabu, 26 Mei 2021 15:28 Wib
ASDP: Penumpang kapal tujuan Pulau Jawa wajib bawa surat negatif COVID-19
Sabtu, 15 Mei 2021 14:00 Wib
Korlantas Polri perketat pengawasan antisipasi arus balik Lebaran
Sabtu, 15 Mei 2021 13:59 Wib
Garuda Indonesia pastikan kesiapan layanan penerbangan di masa peniadaan mudik
Senin, 3 Mei 2021 20:00 Wib