Gubernur dan Forkopimda Sulsel bahas pemberlakuan PSBB

Kamis, 9 April 2020 18:47 WIB

Gubernur Sulsel dan Forkopimda melakukan rapat pembahasan pemberlakuan PSBB di Sulsel, Kamis (9/04/2020). ANTARA Foto/HO-Humas Pemprov Sulsel

Beberapa hal lagi kita kaji apakah sudah memenuhi syarat sebagai PSBB. Saya kira tidak mudah langsung kita usulkan, banyak hal yang menjadi persyaratan

Makassar (ANTARA) - Gubernur Sulawesi Selatan HM Nurdin Abdullah melakukan rapat bersama Forkopimda Sulsel dan Wali Kota Makassar guna membahas pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di wilayah itu.

Nurdin Abdullah di Makassar, Kamis, menyampaikan dalam rapat ini dilakukan evaluasi kondisi Sulsel terakhir dan mengkaji hal terkait, apakah daerah ini sudah memenuhi syarat untuk memberlakukan PSBB atau belum.

"Beberapa hal lagi kita kaji apakah sudah memenuhi syarat sebagai PSBB. Saya kira tidak mudah langsung kita usulkan, banyak hal yang menjadi persyaratan," kata Nurdin Abdullah.

Rapat ini juga membahas penanganan COVID-19, termasuk langkah strategis yang diterapkan dalam upaya mencegah penyebaran virus corona baru asal Wuhan, China.

Oleh karena itu, kata dia, rapat tersebut memberikan penekanan pada program jaring pengaman sosial (social safety net). Terutama bagi mereka yang bekerja di sektor informal.

Selanjutnya, hal yang menjadi penekan lainnya adalah perkembangan virus pandemi corona yang saat ini belum mampu ditekan.

"Sekarang sudah menyebar kemana-mana. Karena itu, strategi kita adalah ingin melakukan social distancing secara masif," sebutnya.

Langkahnya, dengan memanfaatkan jaringan unsur pemerintah hingga ke bawah. Misalnya, pemkot/pemkab sampai jaringan tingkat RT/RW, dari kepolisian punya jaringan sampai Binmas dan sebagainya, TNI dengan Babinsa, Danramil.

"Semua unsur ini untuk disinergikan," kata Nurdin.

Sosialisasi pengunaan masker juga menjadi perhatian. Demikian juga dengan hidup bersih, termasuk dengan hal-hal yang meningkatkan imun.

Menuru Nurdin, pada prinsipnya, penerapan PSBB di Sulsel sudah berjalan, di antaranya bahwa sekolah atau belajar dilakukan di rumah, dan begitu pulan bekerja dari rumah.

Tapi juga disampaikan ada hal-hal yang tidak bisa dilakukan di rumah. Sekaligus terdapat pengecualian seperti pasar tetap harus buka untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

"Itu sebagai langkah antisipasi saat ini, sebelum jadi PSBB, itu langkah akhir kita lakukan. Selama masih ada upaya untuk pencegahan, itu dulu kita lakukan," ujarnya.

Nurdin menyampaikan bahwa program Jaring Pengaman Sosial ini yang paling penting. Kalau hanya memberlakukan PSBB dan tidak memperhatikan jaringan pengaman ini, itu akan jadi masalah.

Adapun anggaran untuk jaring pengaman sosial berasal dari APBN dan APBD Provinsi serta kabupaten/kota.

Sementara itu, terkait masih ramainya masyarakat beraktivitas, Nurdin menilai karena adanya pemahaman di masyarakat bahwa isolasi dua pekan telah selesai.

"Ini menganggap sudah selesai, makanya itu ramai lagi. Jadi saya kira sosialisasi penting," ujarnya.

Sementara itu, Wali Kota Makassar M Iqbal Suhaeb, menyampaikan untuk jaring pengaman sosial disiapkan bahan pokok.

"Bahan pokok untuk korban COVID-19, masyarakat miskin, miskin karena pemutusan hubungan kerja dan miskin karena pembatasan kegiatan," ujarnya.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.