Hamid Awaluddin Hentikan Pemekaran Daerah

Kamis, 30 September 2010 01:22 WIB

Makassar (ANTARA News) - Duta Besar Indonesia untuk Rusia Hamid Awaluddin berpendapat pemekaran daerah baik provinsi maupun kabupaten yang terus marak akhir-akhir ini sebaiknya segera dihentikan.

Usai bertemu Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo di Makassar, Rabu, Hamid mengatakan bahwa publik telah salah kaprah mengartikan konsep otonomi daerah sebagai kebebasan untuk membentuk kabupaten/kota baru.

"Sampai saat ini sudah ada 250 kabupaten dan kota baru di Indonesia. Saking banyaknya, kita sudah tidak tahu lagi nama-nama daerah tersebut," ujar mantan Menteri Hukum dan HAM itu.

Menurut dia, ada dua alasan penting pemekaran daerah harus dihentikan.

Pertama, dari aspek keuangan, nilai pembiayaan negara untuk struktur pemerintahan dan pemeliharaan infrastruktur daerah membengkak sehingga anggaran kesejahteraan rakyat berkurang.

Kedua, pemekaran tidak efektif karena berdasarkan data Biro Pusat Statistik, efektifitas pembangunan dan anggaran di daerah pemekaran rata-rata hanya mencapai 20 persen.

Untuk itu, lanjut dia, otonomi sebaiknya dikembalikan ke provinsi karena dengan begitu akan mengurangi bahkan menghilangkan keinginan daerah kabupaten/kota saling memisahkan diri.

"Dulu kita memang khawatir otonomi provinsi akan mengganggu keutuhan NKRI karena melihat kasus di Timor Timur. Tapi sekarang saya pikir kita tidak khawatir lagi," katanya.

Hamid menambahkan, fenomena pemekaran daerah hanya mengakomodasi kepentingan beberapa orang atau kelompok tertentu.

Dalam kenyataannya, perintis pemekaran adalah rata-rata tokoh daerah yang gagal bersaing politik di daerah induk dan mencoba mencari penyelematan politis agar bisa terpilih menjadi kepala daerah.

"Kurang bagusnya lagi karena alasan mencari investor sebagai konsekuensi otonomi daerah, para bupati lebih banyak berada di Jakarta ketimbang bekerja di daerahnya sendiri.

Dampaknya, pengawasan jalannya roda pemerintahan di daerah akan menurun," katanya.
(T.pso-099/R007)