Jaringan Orang Terinfeksi AIDS Minta Diberdayakan

Jumat, 17 Desember 2010 13:22 WIB

Ambon (ANTARA News) - Jaringan orang terinfeksi HIV/AIDS Kota Ambon yang mencapai lebih dari 600 penderita minta Pemerintah Provinsi memberdayakan mereka lewat pengalokasian anggaran khusus untuk membantu menanggulangi penularan penyakit.

"Sedikitnya sepuluh orang terinfeksi HIV/AIDS menyampaikan aspirasi kepada kami, yang intinya ingin diberdayakan dan didiberi ketrampilan dan modal usaha untuk menjahit," kata anggota DPRD Maluku dari Fraksi Demokrat, Max Pentury di Ambon, Jumat.

Mereka juga ingin bersama membantu pemerintah sebagai mediator untuk memberantas atau menanggulangi penyebaran virus HIV/AIDS di daerah tersebut.

Oleh karena itu, para penderita ini merupakan bagian dari masyarakat yang sudah mengalami dampak kesehatan kurang baik dan tidak ingin kasusnya menyebar pada orang lain.

Menurut Pentury, penderita penyakit mematikan ini di satu sisi memerlukan pengobatan, tapi dari sisi lainnya juga membutuhkan pemberdayaan agar bisa memiliki kesibukan untuk menunjang ekonomi mereka dan dapat diterima secara normal di tengah masyarakat.

"Dari penyampaian aspirasi yang dibangun dengan teman-teman ini, diketauhi masyarakat kurang mampu lebih banyak terinfeksi virus HIV/AIDS sehingga harus dicari solusi bersama antara pemerintah daerah dengan legislatif dan dinas instansi terkait," katanya.

Untuk itu, DPRD Maluku akan mendorong dan memperjuangkan aspirasi para penderita yang tergabung dalam jaringan orang terinfeksi HIV/AIDS ini dalam pembahasan APBD Maluku 2011 agar dialokasikan dana khusus bagi pemberdayaan mereka.

Para penderita selama ini hanya dilayani seorang dokter ahli di Ambon yang selalu memberikan pengobatan secara kontinyu, sehingga diharapkan ke depan Pemprov bisa memprogramkan penambahan satu dokter spesialis untuk melayani 600 lebih penderita daerah itu.

"Para penderita ini juga mengaku kalau konsumsi obat ARV yang terdiri dari duviral dan nuviral yang dipakai untuk pengobatan memiliki resistensi antara empat hingga lima tahun dan perlu ada tindakan medis lanjutan, hanya saja biayanya cukup mahal," katanya. (T.D008/S019)

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.