Program Pusat Dipolitisir di Polman
Mamuju (ANTARA News) - Sejumlah program yang dicanangkan pemerintah ditingkat pusat dipolitisir sehingga tampak seolah-olah menjadi program pemerintah di tingkat Kabupaten seperti yang terjadi di Kabupaten Polewali Mandar (Polman), Provinsi Sulawesi Barat.
"Saya punya bukti bahwa memang program pusat telah dipolitisir di Kabupaten Polman, bukti itu saya dapatkan sendiri dari pengakuan sejumlah pejabat di tingkat Kecamatan dan Desa," kata anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD-RI) asal Provinsi Sulbar, Asri Anas di Mamuju, Kamis.
Ia mengatakan, sejumlah program pemerintah tingkat pusat yang dipolitisir pemerintah di tingkat Kabupaten seperti di Kabupaten Polman agar seolah-olah program pusat itu adalah program yang dicanangkan pemerintah di Polman, ada beberapa macam.
Diantaranya kata dia, adalah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), program biaya Operasional Sekolah (BOS), program pembangunan jalan dari anggaran pusat, bahkan program untuk konversi gas dari minyak tanah ke elpiji.
"Sejumlah proyek yang lahir dari program pemerintah pusat untuk masyarakat di daerah itu diklaim pemerintah di Polman seolah-olah proyek yang dicanangkan pemerintahannya," katanya.
Ia mengatakan, praktek politisir dan klaim program pemerintah pusat itu bertujuan agar pemerintah di daerah seperti di Kabupaten Polman tetap didukung masyarakat karena dianggap telah memberikan bantuan kepada masyarakat dari program pusat itu.
"Politisir dan klaim proyek program pemerintah pusat yang saya ketahui dari pengakuan camat dan desa serta masyarakatnya sungguh sangat memprihatinkan, karena seharusnya program tersebut tidak di politisir," ujarnya.
Karena, kata dia, program tersebut berkaitan dengan bagaimana memajukan kesejahteraan masyarakat yang ada di daerah dan bukan untuk kepentingan tertentu.
Oleh karena itu ia meminta, pemerintah di Polman berhenti melakukan politisir terhadap sejumlah program pemerintah pusat dan lebih mengutamakan program pusat untuk perbaikan dan kesejahteraan masyarakat.
"Kalau setiap program selalu dipolitisir untuk kepentingan tertentu, maka pembangunan yang ada di daerah tidak akan berjalan efektif," katanya. (T.KR-MFH/F003)
Pewarta :
Editor:
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
