Kesehatan Gratis Sulsel Dirancang Berobat Dengan KP

Selasa, 11 Januari 2011 20:00 WIB

Makassar, 11/1 (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sulawesi Selatan merancang program kesehatan gratis bisa melayani semua masyarakat cukup dengan Kartu Tanda Penduduk melalui PT Askes.

Ketua Komisi E DPRD Sulsel, HAM Yagkin Padjalangi di Makassar, Selasa, mengatakan, inti dari rencana menggandeng PT Askes dalam pelaksanaan kesehatan gratis adalah jaminan kesehatan kepada seluruh masyarakat Sulsel yang mudah di akses.

"Rencana kerja sama ini bukan pada berapa besarnya nilai yang akan disepakati dengan PT Askes. Tapi mampukah mereka memberikan pelayanan sesui dengan keinginan masyarakat. Kita ingin semua masyarakat Sulsel saat pertama datang langsung dilayani, walaupun hanya KTP, yang lain nanti dibelakang," ujarnya.

DPRD sendiri, lanjutnya, hanya memberikan persetujuan secara luas dari rencana tersebut, sedangkan tekhnis pelaksanaannya akan diatur melalui perjanjian kerja sama antara Pemprov Sulsel dengan asuransi.

Meski begitu, DPRD tetap memburu komitmen PT Askes maupun komitmen kabupaten/kota untuk memenuhi anggaran pembiayaan program kesehatan gratis bagi masyarakat.

"Pada dasarnya kita setuju program kesehatan gratis dikerjasamakan sepenuhnya dengan PT Askes. Namun kita butuh komitmen dari kabupaten/kota," kata anggota Komisi E DPRD Sulsel, Kadir Halid.

Menurut dia, rencana Pemprov Sulsel tersebut sudah dikonsultasikan dan telah mendapat persetujuan dari Kementerian Kesehatan RI, dengan syarat hanya boleh menggandeng asuransi milik pemerintah.

Kadir menjelaskan pembiayaan kesehatan tidak mentolerir kerja sama dengan asuransi swasta, untuk menghindari adanya orientasi mencari keuntungan.

"Karena dalam aturan Kementerian Kesehatan tidak boleh mencari keuntungan. Tetapi yang ada hanya "fee" operasional saja," jelasnya.

Menurut perhitungan Kadir, jika premi Rp5 ribu yang ditawarkan PT Askes disetujui, maka dibutuhkan anggaran Rp200 miliar dengan sumber anggaran 40 persen ditanggung APBD Sulsel dan 60 persen wajib dipenuhi APBD kabupaten/kota untuk membiayai kesehatan sekitar empat juta rakyat Sulsel, untuk tahap pertama, dari total penduduk Sulsel delapan juta jiwa lebih.

Komitmen pembiayaan tersebut, harus dikembalikan dulu ke kabupaten/kota, apakah mampu memenuhi 60 persen, dengan pertimbangan sebelumnya ada daerah yang tidak memenuhi kewajibannya. (T.KR-AAT/S016)

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.