
KPP Jalin Kerjasama Pemda Bantaeng

Bantaeng, Sulsel (ANTARA News) - Untuk melakukan pembinaan dan memberi bimbingan terhadap wajib pajak, khususnya wajib pajak bendaharawan di lingkungan Pemda Kabupaten Bantaeng, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bantaeng menjalin kerjasama dengan Pemda setempat.
Kerjasama tersebut ditandai penandatanganan naskah kesepahaman (MoU) antara Kepala KPP Pratama Bantaeng Syamsinar dan Bupati Bantaeng HM Nurdin Abdullah di bantaeng, Kamis.
Penandatanganan kerjasama disaksikan Kepala Kanwil DJP Sulsel, Sulbar dan Sultra (Sulselbartra) Angin Prayitno Adji dan sejumlah pimpinan SKPD lingkup Pemda Kabupaten Bantaeng.
Menurut Bupati, kerjasama ini juga akan memperlancar pencanangan Kabupaten Bantaeng menjadi Kabupaten Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada 2011.
Untuk itu dibutuhkan pembinaan teknis yang dapat memberikan bimbingan kepada para bendaharawan sebagai bagian yang sangat penting dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan.
Menurut Bupati, kegiatan pembinaan terhadap wajib pajak bendaharawan menjadi sangat strategis karena proporsi penerimaan pajak di daerah ini 60 persen diperoleh dari belanja daerah, baik yang bersumber dari APBD maupun dari APBN yang dalam kegiatan pemungutan dan pemotongannya melibatkan para bendaharawan, khususnya bendaharawan pemerintah.
Ia berharap, melalui MOU ini, akan meningkatkan pengetahuan para bendaharawan di bidang perpajakan, mengurangi tingkat kesalahan para bendaharawan dan para pegawai yang menjadi wajib pajak dalam pelaksanaan kewajiban perpajakannya serta meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.
Bupati saat itu juga memperkenalkan potensi wilayah daerah berjarak 120 kilometer arah selatan Kota Makassar ini mulai dari pesisir hingga dataran tinggi.
Kabupaten berjuluk Butta Toa ini memiliki wilayah terkecil di Sulsel namun memiliki potensi dan pernah menjadi pusat pemerintahan (Afdeling) yang membawahi Kabupaten Jeneponto, Bulukumba, Selayar dan Sinjai.
Kini, seluruh jajaran berupaya mengembalikan kejayaan itu dengan memaksimalkan potensi alam yang tersedia. Di bagian pesisir dikembangkan rumput laut, kawasan wisata pantai (Marina Beach) hingga industri pengolahan ikan berbasis ekspor.
Di dataran rendah dikembangkan benih berbasis teknologi, termasuk penyediaan beras Basmati untuk ekspor ke Timur Tengah serta benih Japonica untuk memenuhi kebutuhan Jepang.
Selain itu, terdapat perkebunan kakao serta pengembangan komoditi talas yang juga berbasis ekspor. Khusus kakao, ke depan akan diolah sendiri sehingga tidak ada lagi yang dikirim gelondongan.
Sedang di dataran tinggi, dikembangkan apel, strowberi dan bunga krisan untuk memenuhi kebutuhan pengusaha di Makassar. Pengembangan tersebut sekaligus menjadikan kawasan di Kecamatan Ulu Ere sebagai kawasan agrowisata.
Bantaeng juga segera membangun fasilitas rumah sakit moderen dengan pelayanan internasional untuk rujukan di bagian selatan Sulsel.
Sebelumnya, Kepala Bagian Hukum Pemda Bantaeng Hartawan melaporkan tujuan kerjasama untuk menyamakan persepsi dan mendorong kepatutan membayar pajak, sekaligus menjalin kerjasama antara kedua belah pihak.
Melalui kerjasama ini, diharapkan tata cara pembayaran pajak lebih baik dan lebih teliti, urainya seraya mengemukakan kegiatan sosialisasi yang dilakukan dua angkatan masing-masing angkatan pertama diikuti bendaharawan SKPD serta instansi vertikal sedang angkatan kedua diikuti bendaharawan sekolah se Kabupaten Bantaeng. (T.KR-AAT/F003)
Pewarta :
Editor: Daniel
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
