DPRD Minta Pemkab Mamuju Serius Genjot PAD

Selasa, 24 Mei 2011 21:41 WIB

Mamuju (ANTARA News) - Sejumlah kalangan anggota DPRD Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, meminta Pemerintah Kabupaten setempat untuk lebih serius menggenjot Pendapatan Asli Daerah sesuai yang telah ditargetkan tahun anggaran 2011 sebesar Rp28 milyar.

"KIta harapkan agar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tidak main-main untuk menggenjot PAD sesuai apa yang telah ditargetkan dalam penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Jangan kejadian seperti yang lalu-lalu serapan PAD justeru jauh dari target yang telah ada," kata anggota Fraksi Demokrat DPRD Mamuju, Drs.H.Syahril Abdullah di Mamuju, Selasa.

Menurutnya, target PAD tahun anggaran 2011 cukup realistis sehingga serapan PAD tersebut tentu diharapkan akan bisa tercapai secara optimal.

"Kondisi krisis keuangan yang melanda kas pemkab Mamuju akibat banyaknya program yang direncanakan, namun tidak dibarengi serapan PAD yang optimal. Hal inilah yang menjadi pemicu banyaknya program kegiatan yang tidak bisa jalan akibat kondisi kas daerah juga tidak optimal,"tuturnya.

Ia mengatakan, pada tahun anggaran 2010 lalu telah ditemukan sejumlah SKPD yang tak mampu memenuhi target PAD dan bahkan ada beberapa tingkat pencapaiannya hanya 40 persen saja seperti Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Dishutbun), Dinas Pertambangan dan Energi dan sejumlah dinas lainnya.

"Diantara beberapa SKPD ini sesungguhnya memiliki potensi besar untuk mendapatkan PAD secara maksimal. Namun, kami pun heran kenapa capaiannya pada tahun anggaran lalu masih buruk," ungkap Syahril.

Dikatakannya, bukan berarti dewan curiga telah terjadi kebocoran PAD, namun dirinya mengingatkan agar serapan PAD ini dikelola secara optimal sehingga masing-masing SKPD mampu memenuhi target PAD di tahun ini.

Hal senada dikatakan, Achmad Iksan Sarif dari fraksi Hanura, mengemukakan, kondisi keuangan pemkab Mamuju terbilang miskin.

"Kondisi keuangan menipis pada kas daerah tersebut juga dipicu tak maksimalnya sektor PAD. Makanya, kita harap agar SKPD yang memiliki potensi besar mendapatkan PAD agar mampu melakukan pengelolaan secara maksimal,"kata dia.

Ia menilai, erusahaan CPO merupakan salah satu sektor PAD yang bisa memberikan kontribusi positif bagi pembangunan di daerah ini.

Karenanya, pemerintah harus lebih serius agar potensi CPO dan potensi pajak lainnya dapat ditangani secara bijaksana sehingga target PAD bukan sekedar angan-angan.

"Pembangunan di daerah ini akan lebih maju apabila ditunjang dengan meningkatnya PAD. Makanya, pengelolaan sektor pendapatan itu harus mendapat pengawasan ketat sehingga tak ada indikasi terjadinya kebocoran PAD,"kuncinya.(T.KR-ACO/Y006)

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.