Kader PKS Diperintahkan Siap Hadapi Pilkada

Senin, 27 Juni 2011 14:06 WIB

Makassar (ANTARA News) - Sejumlah kader Partai Keadilan Sejahtera yang menduduki jabatan anggota DPRD di Sulawesi Selatan diinstruksikan mempersiapkan diri menghadapi 13 pemilihan kepala daerah yang berlangsung 2012 hingga 2014.

Ketua DPD PKS Makassar Irwan, Senin mengatakan, instruksi itu merupakan amanah pengurus pusat, sehingga diharapkan para kader tersebut lebih dini menjalankan program sosialisasi untuk menggenjot popularitas dan elektabilitas figur.

Menurut Ketua Komisi B DPRD Makassar tersebut, DPP PKS telah menginstruksikan kepada seluruh pengurus kabupaten/kota untuk membidik hanya poosisi calon wali kota/bupati.

"Semua kader, baik yang anggota Dewan maupun pengurus inti partai, berpotensi untuk diusung. Untuk itu mereka harus segera memulai sosialisasi, agar nanti bisa diukur siapa yang peluang kemenangannya lebih besar," katanya.

Ia menambahkan, khusus untuk pemilihan wali kota Makassar, para tokoh publik dari PKS yang berpeluang untuk menjadi calon wali kota yakni Jafar Sodding, Irwan, Mudzakkir Ali, dan Akmal Pasluddin.

Ke empat figur tersebut merupakan legislator PKS yang duduk di DPRD Makassar dan Sulsel. Jafar Sodding memiliki keunggulan dari tiga kader lainnya karena anggota DPRD Sulsel yang berasal dari daerah pemilihan (dapil) Makassar itu merupakan mantan kontestan Pilkada Makassar pada 2008 lalu.

"Kami sangat berbeda dengan partai lainnya yang melarang kadernya berbicara tentang pilkada. PKS justru sebaliknya dengan memberikan ruang kepada seluruh kader untuk bicara pilkada," ujarnya.

Irwan menambahkan, hasil survei internal PKS menyatakan, seluruh bakal calon yang disebut-sebut akan maju di Pilkada Makassar tidak ada yang terlalu menonjol, termasuk Wakil Wali Kota Makassar Supomo Guntur, sehingga peluang PKS dalam memenangi Pilkada Makassar sangat terbuka lebar karena tak lagi diikuti Ilham Arief Sirajuddin sudah menjabat wali kota selama dua periode.

Kendati begitu, Irwan tak memungkiri jika upaya mengincar kursi wali kota memiliki sejumlah tantangan. Salah satunya dengan mencari koalisi partai politik (parpol) karena PKS belum memenuhi syarat untuk mengusung calon sendiri sesuai peraturan dan perundang-undangan. Saat ini, PKS Makassar masih membutuhkan dukungan sebesar lima persen untuk mengusung calon.

PKS Makassar tidak bisa berinisiatif dalam membangun koalisi sebab kebijakan tersebut merupakan otoritas pengurus PKS Sulsel,? ujarnya.(T.KR-AAT/S016)

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.