Makassar (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan bersama Universitas Hasanuddin (Unhas), melakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dalam penyelenggaraan pendidikan jalur afirmasi di Makassar, Sabtu.
Rektor Unhas Prof Jamaluddin Jompa dalam sambutannya usai penandatangan menyampaikan rasa terima kasih atas terjalinnya kerja sama ini.
"Kerja sama ini bukan sekadar langkah administratif, tetapi merupakan tantangan besar bagi kita. Tujuan utamanya adalah mempererat hubungan antara dunia akademik dan sektor pemerintahan untuk mencapai Indonesia yang lebih maju," katanya.
Prof JJ juga menekankan Unhas sebagai lembaga pendidikan yang dimiliki bersama oleh masyarakat, dan melalui kerja sama ini, diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi pengembangan sumber daya manusia (SDM) di Sulawesi Selatan.
“Kalau Indonesia mau maju harus punya SDM yang unggul,” ujarnya sembari mencontohkan negara Singapura dimana birokratnya lebih 70 persen berpendidikan S3.
Sementara itu, Pj Gubernur Sulsel Zudan Arif Fakrulloh dalam sambutannya menyatakan penandatanganan PKS ini menjadi momentum penting bagi upaya meningkatkan kapasitas SDM Aparatur Sipil Negara (ASN) di Sulsel.
"Melalui kerja sama ini, kita ingin memperkuat kapasitas ASN lewat pendidikan formal berbasis kompetensi yang relevan dengan tuntutan perubahan zaman," katanya.
Pengembangan kapasitas SDM ini menurut Prof. Zudan, sejalan dengan amanah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, bahwa setiap pegawai ASN diwajibkan melakukan pengembangan kompetensi secara berkelanjutan agar tetap dapat beradaptasi dengan dinamika organisasi.
"Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan juga terus mendukung program pengembangan kompetensi ASN dengan pemberian beasiswa, seperti yang tertuang dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 24 Tahun 2024," tambahnya.
Kerja sama ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi ASN di Sulawesi Selatan melalui program Magister Terapan di bidang Administrasi, dengan konsentrasi pada Kebijakan Publik dan Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur.
"Kami berharap kerjasama ini dapat mempercepat peningkatan kapasitas ASN sehingga mereka bisa menjalankan tugas dengan lebih efektif dan profesional, serta siap menghadapi tantangan yang ada," ujar Prof. Zudan.
PJ Gubernur Sulsel juga menekankan pentingnya keahlian dalam merancang kebijakan publik yang tepat. "Untuk merancang kebijakan yang benar-benar bermanfaat bagi masyarakat, kita memerlukan ahli di bidang kebijakan publik.
Kebijakan yang baik harus dirancang dengan cermat untuk meminimalkan risiko ketidakadilan dan memastikan bahwa manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat," ujarnya.
Kepala Subdirektorat Penerimaan Mahasiswa Baru Unhas Yuyu Ichsani, M Kom, menyampaikan prodi yang dibuka melalui jalur afirmasi ini adalah Magister Data Sains, Doktor Ilmu Komunikasi, Doktor Ilmu Hukum, Doktor Manajemen, dan Doktor Ilmu Kedokteran dengan jumlah mahasiswa yang diterima masing-masing berkisar 15-25 orang.
Penerimaan mahasiswa baru kerja sama Pemprov Sulsel ini, lanjut Kasubdit PMB, mulai berjalan pada Februari 2025 mendatang. “Langsung berjalan pada semester genap 2024/2025 ini, kecuali Prodi Magister Data Sains kemungkinan Agustus 2025 atau semester ganjil 2025/2026,” ujarnya.
Penerimaan mahasiswa baru afirmasi Pemprov Sulsel ini, lanjut Yuyu, juga tetap melalui proses seleksi berupa seleksi administrasi dan seleksi akademik.
“Seleksi administrasi itu akan dilakukan langsung oleh Pemprov Sulsel kemudian yang lolos akan lanjut seleksi akademik yang dilakukan langsung oleh Unhas,” tutup dosen Prodi Ilmu Komunikasi ini.
