Pemkab Polman Sambut Baik Upaya Moratorium

Senin, 22 Agustus 2011 21:56 WIB

Polman, Sulbar (ANTARA News) - Upaya pemerintah melakukan moratorium terhadap Calon Pegawai Negeri Sipil hingga akhir 2012, disambut baik Pemkab Polewali Mandar, Sulawesi Barat.

"Saat ini kita telah memiliki 7.358 PNS di lingkup Pemkab Polman dan jumlah tersebut sudah sangat besar untuk ukuran kabupaten jika dibanding dengan jumlah penduduk Polman sesuai data DKCS (Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil) Polman, sebesar 442 ribu jiwa," tutur Sekretaris Kabupaten Polman, Natsir Rahmat, di Polman, Senin.

Dengan adanya moratorium, juga dapat menguntungkan Pemkab Polman melalui pengurangan beban anggaran yang dialokasikan kepada sejumlah tenaga honorer, karena prioritas PNS akan dikonsentrasikan kepada sejumlah tenaga honorer yang telah diusulkan pemerintah daerah namun belum terakomodir.

Natsir mengaku, tidak salah jika pemerintah untuk sementara waktu menunda penerimaan CPNS dengan pertimbangan penyehatan sistem keuangan negara yang juga berdampak positif terhadap sistem penyehatan keuangan lingkup Pemkab Polman, utamanya yang berkaitan dengan pembiayaan pegawai.

"Yang jelasnya pemerintah tetap memrioritaskan penerimaan CPNS bagi tenaga honorer itu sudah merupakan kebijakan yang tepat dan sejalan dengan program yang tengah kita jalankan saat ini untuk menyehatkan sistem pengelolaan keuangan daerah," ungkapnya.

Selain itu, melalui moratorium, pemerintah tetap memerhatikan beberapa kebutuhan mendesak di daerah melalui penerimaan CPNS kepada tenaga pendidikan dan kesehatan sehingga dianggap tidak terlalu mengganggu upaya pelayanan yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah.

"Saat ini kami tengah menunggu proses pengajuan sekitar 1.500 tenaga honorer agar mampu terakomodir dalam penerimaan CPNS di Polman, dan jumlah tersebut akan diupayakan mampu terakomodir seluruhnya, tergantung kesepakatan dari pemerintah pusat," jelasnya.

Terkait penerimaan CPNS untuk tenaga pendidikan dan kesehatan, Natsir mengaku tengah melakukan kajian dengan Badan Kepengawaian dan Diklat Daerah (BKDD) Polman, untuk menentukan berapa besar kebutuhan tenaga pendidikan dan kesehatan yang akan diajukan.

"Kami belum bisa menentukan berapa jumlah yang akan kami usulkan khusus untuk tenaga pendidikan dan kesehatan, sebab saat ini kami dengan beberapa instansi terkait sementara melakukan analisa dan kajian agar usulan pemkab betul-betul sesuia kebutuhan yang diharapkan," jelasnya.

Ia menarget satu bulan ke depan Pemkab Polman akan segera mengeluarkan hasil kajian tersebut dalam bentuk jumlah pengajuan tenaga pendidikan dan kesehatan.

Ia juga mengaku, pengajuan tersebut tetap akan dibicarakan ulang pada tingkat pusat, meskipun telah menghasilkan jumlah kebutuhan namun sifatnya hanya sementara sebab ada beberapa pertimbangan dan kebijakan pemerintah pusat yang mekanismenya harus dipatuhi. (T.PSO-284/Y006)