Makassar (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Selatan segera merevisi 21 produk hukum Peraturan Daerah (Perda) agar selaras dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau sering disebut dengan Omnibus Law Cipta Kerja.
"Jadi pekerjaan rumah kita saat ini masih ada 21 Perda yang mesti direvisi ataupun dicabut untuk disesuaikan dengan Omnibus Law Cipta Kerja," ujar Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Sulsel Andi Januar Jaury Darwis di Makassar, Selasa.
Legislator asal Fraksi Demokrat ini menyebutkan, tercatat ada 45 Peraturan Pemerintah (PP) dan empat Peraturan Presiden serta 10 klaster Peraturan Pelaksanaan UU Cipta Kerja ada dalam turunan Omnibus Law Cipta Kerja.
"Kita upayakan segera melakukan revisi, meski padatnya agenda rapat, termasuk penyuluhan yang seharusnya tahun ini sudah berjalan," ujar Januar.
Menurut dia, ada beberapa Perda yang perlu direvisi salah satunya Perda Nomor 1 Tahun 2014 tentang Produk Pembuatan Hukum Daerah.
Aturan ini, kata dia, sudah jauh tertinggal dengan Peraturan Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 80 tahun 2018, kemudian dilakukan perubahan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
"Belum lagi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Perundang-undangan, itu juga sudah mengalami perubahan di tahun 2019, dan dimasukkan dalam Omnibus Law Cipta Kerja," katanya menjelaskan.
Selain itu, ada dua Perda yang baru akan direvisi guna menyelaraskan turunan dari Omnibus Law Cipta Kerja.
"Perda Rencana Zona Wilayah pesisir dan Pulau-pulau kecil Tahun 2019 serta Perda Nomor 7 tahun 2019 tentang Koperasi dan Usaha kecil juga segera kita ubah," tambahnya.
Berita Terkait
Kadin Sulsel siap mempromosikan KEK Bira-Takabonerate melalui PSBM XXIV
Jumat, 19 April 2024 19:44 Wib
Penjabat Gubernur Sulsel dianugerahi gelar adat Daeng Mappuji
Jumat, 19 April 2024 17:48 Wib
Kemenkumham Sulsel siap bersinergi dengan Kejati Sulsel
Jumat, 19 April 2024 13:09 Wib
Pj Gubernur: Pemprov Sulsel siap berkolaborasi dengan kejaksaan
Jumat, 19 April 2024 9:36 Wib
Pj Gubernur Sulsel mengapresiasi sinergisitas Basarnas tangani bencana
Jumat, 19 April 2024 7:40 Wib
Gerindra dan Nasdem bahas koalisi Pilkada 2024 di Sulsel
Kamis, 18 April 2024 23:37 Wib
KKSS : Pelaksanaan PSBM fokus melihat potensi produk lokal Sulsel
Kamis, 18 April 2024 20:55 Wib
Konsul Filipina temui Pj Gubernur Sulsel memperkuat hubungan bilateral
Kamis, 18 April 2024 20:41 Wib