Korupsi Subur Dalam Proses Pengadaan Barang

Senin, 26 September 2011 19:00 WIB

Makassar (ANTARA News) - Wakil Ketua KPK Bidang Pencegahan, Informasi, dan Data Moch Jasin mengatakan, kasus yang paling banyak ditangani pihaknya bermula dari proses pengadaan barang dan jasa.

"Timbul suap menyuap, mengubah spesifikasi teknik untuk membeli barang dan jasa, penyalahgunaan anggaran dengan kegiatan fiktif, kegiatannya berbeda dengan kenyataan tapi untuk kantong pribadi atau kepentingan kelompoknya, banyak hal yang perlu diperbaiki," jelasnya di Makassar, Kamis, usai melakukan penandatanganan nota kesepahaman proyek "Support to Indonesia's Island of Integrity Program for Sulawesi" (SIPS).

Ia mengatakan, SIPS adalah proyek kerja sama dengan Canadian International Development Agency (CIDA) sebagai upaya mencegah korupsi melalui perbaikan tata kelola pemerintahan dan manajemen yang lebih transparan dan akuntabel.

Proyek difokuskan pada tiga hal yaitu pelayanan terpadu satu pintu, administrasi kependudukan dan layanan pengadaan secara elektronik (LPSE atau e-procurement).

"Jangan sampai terjadi praktek suap menyuap, harus diubah sistemnya menjadi mudah dan berpihak kepada masyarakat. Tidak ada satu pun pegawai yang melayani minta uang caranya dengan membuat sistem yang rapih sehingga tidak ada peluang praktek suap," jelasnya.

Penandatanganan nota kesepahaman yang dilakukan bersama Pemprov Sulsel merupakan tanda dimulainya kerja sama dan tahapan pelaksanaan proyek. "Kalau ada penyimpangan tetap kita lakukan tindakan," ujarnya.

Proyek ini akan dilaksanakan selama lima tahun di lima daerah di Provinsi Sulsel dan lima daerah di Sulawesi Utara yang terpilih dari 20 daerah yang mengajukan aplikasi untuk mengikuti proyek.

Di Sulsel program ini berjalan di Pemerintah Kota Makassar, Pemerintah Kabupaten Enrekang, Pemerintah Kabupaten Pinrang dan Pemerintah Kabupaten Tanatoraja.

Daerah ini terpilih menjadi pionir pelaksanaan proyek SIPS berdasarkan hasil penilaian KPK melalui survei integritas sektor publik, penilaian inisiatif antikorupsi (PIAK) dan analisis aksebilitas.

"Kelima daerah ini mempelihatkan tekad dari pimpinannya memulai sesuatu yang baik contohnya predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam laporan keuangan Sulsel dari BPK," tambahnya. (T.KR-RY/S016)

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.