PMDN Sulsel Capai Rp9,1 Triliun

Selasa, 27 September 2011 20:01 WIB

Makassar (ANTARA News) - Nilai investasi Penanaman Modal Dalam Negeri yang masuk ke Sulawesi Selatan hingga Agustus 2011 mencapai Rp9,1 triliun.

Hal tersebut dikemukakan gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo dalam sidang paripurna DPRD, mendengarkan jawaban gubernur atas pemandangan umum fraksi atas nota keungan dan RAPBD-P 2011 di Makassar, Selasa malam.

"Investasi masuk di Sulsel, realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) 16,9 juta dollar AS, PMDN Rp9,1 triliun, Januari sampai Agustus 2011," katanya.

Dengan nilai investasi tersebut, Sulsel berada di peringkat lima besar provinsi di Indonesia paling diminati investor setelah Kalimantan Tengah, Jawa Timur, DKI Jakarta, dan Jawa Barat.

Menurut Syahrul total investasi yang masuk ke Sulsel meningkat tajam sejak 2008.

Ia mengemukakan, nilai investasi yang dicapai Sulsel sampai Agustus 2011 sudah lebih besar dari total investasi selama satu tahun penuh di 2007.

Mantan Bupati Gowa dua periode ini menambahkan, investasi terbesar yang masuk di Sulsel masih didominasi pada sektor pertanian.

Tingginya invetasi di Sulsel didukung oleh infrastruktur yang dimiliki seperti Bandara Sultan Hasanuddin dan Pelabuhan Soekarno-Hatta yang bertaraf internasional, serta adanya upaya perbaikan infrastruktur untuk mendukung distribusi ekonomi seperti penambahan ruas jalan.

Selain itu, gubernur menyebut, regulasi pemerintah untuk memudahkan masuknya investasi ke daerah ini, serta pengurangan biaya dan waktu pengurusan investasi dalam negeri maupun asing.

Regulasi yang dimaksud adalah hadirnya Pelayanan Terpadu Satu Atap (PTSP) Pemprov Sulsel yang melayani semua jenis perizinan penanaman modal.

PTSP juga melayani penerbitan rekomendasi visa izin tinggal terbatas, fasilitas fiskal dan non fiskal,serta fasilitasi pelayanan perizinan dan non perizinan yang terkait dengan penanaman modal di Sulsel. (T.pso-099//S016)

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.