Bupati Mamuju Dukung "Resuhuffle" Kabinet

Jumat, 21 Oktober 2011 11:00 WIB

Suhardi Duka (FOTO ANTARA/Aco Ahmad)

Mamuju (ANTARA News) - Bupati Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulawesi Barat, Suhardi Duka mengatakan, pihaknya mendukung kebijakan prerogatif Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang melakukan "reshuffle" kabinetnya.

"Pemerintah di Kabupaten Mamuju sangat mendukung kebijakan Pemerintahan SBY yang melakukan 'reshuffle' kabinetnya untuk perbaikan kondisi bangsa agar lebih baik dimasa mendatang," kata Bupati Mamuju, Drs Suhardi Duka MM di Mamuju, Jumat.

Ia mengatakan, kebijakan Pemerintahan SBY yang melakukan "reshuffle" kabinet dengan mengurangi jatah sebanyak dua kursi menteri yang berlatar belakang organisasi partai politik untuk selanjutnya diisi kalangan profesional merupakan kebijakan yang sangat tepat dan sangat didukung masyarakat Mamuju.

"Kebijakan itu akan semakin memperbaiki kondisi bangsa, yang selalu dihadapkan pada masalah krisis namun selalu diselesaikan persoalan politik, dengan hadirnya kalangan profesional maka akan lahir pikiran cemerlang ilmiah untuk memecahkan setiap problem yang ada di bangsa ini secara profesional," katanya.

Menurut dia, kebijakan "reshuffle" kabinet Pemerintahan SBY, yang juga membuat susunan wakil menteri untuk diisi dari kalangan politisi juga merupakan kebijakan yang sangat cemerlang karena antara kalangan profesional dan politisi akan selalu berkolaborasi memecahkan setiap masalah bangsa.

Ia sangat berharap dengan adanya "reshuffle" kabinet akan dapat memulai reformasi birokrasi di bangsa ini agar sistem birokrasi bangsa ini akan semakin baik demi peningkatan pembangunan dengan melakukan pelayanan maksimal kepada masyarakat.

"Pemerintah di Mamuju berharap 'reshuffle' kabinet tersebut dapat berdampak positif bagi pemerintah, karena pemerintah di tingkat pusat akan semakin meningkatkan pembangunan yang ada di daerah," katanya.

Bupati mengatakan, "reshuffle" tersebut semoga dapat menjadi "opportunity" bagi daerah Mamuju yang memiliki sumber daya alam yang melimpah untuk dapat dikelola maksimal melalui bantuan pemerintah pusat.
(T.KR-MFH/Y008)

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.