APBD 2012 Sulit Ditetapkan 30 November

Selasa, 25 Oktober 2011 20:31 WIB

Makassar (ANTARA News) - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Sulawesi Selatan sulit untuk ditetapkan pada 30 November 2011 sesuai dengan instruksi Kementerian Dalam Negeri.

Indikasinya, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dalam rapat pimpinan diperluas DPRD Sulsel di Makassar, Selasa, menginginkan pembahasan rancangan APBD 2012 tidak dipaksakan seperti tahun-tahun sebelumnya.

"Untuk 2012 saya tidak setuju dipaksakan selesai 30 November, karena Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sendiri tidak bisa komitmen," ujar juru bicara Fraksi PKS, Ariady Arsal.

Ia mengatakan, tiga minggu yang lalu TAPD telah menyerahkan draf Kebijakan Umum Anggaran (KUA) APBD 2012 ke badan anggaran DPRD, namun draf tersebut dikembalikan karena tidak lengkap termasuk tidak menggambarkan tentang pemilihan gubernur Sulsel 2013.

"KUA kita anggap sampah dan kita kembalikan, sekarang (draf KUA) sudah cukup bagus," ujarnya.

Ariady juga meminta agar KUA yang akan diserahkan nantinya lengkap, dilengkapi matriks pencapaian-pencapaian pembangunan selama tiga tahun terakhir, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
Sedangkan, juru bicara Fraksi PPP, Andi Mariattang, juga menginginkan pembahasan APBD 2012 tidak dilakukan terburu-buru karena mengejar 30 November.

"Tahun lalu kita diburu dengan iming-iming reward Rp40 miliar dari Kementerian Keuangan tapi itu tidak ada. Kita berjalan normal saja," ucapnya.

Sementara, Ketua Fraksi Golkar, Ajeip Padindang, meminta TAPD menyajikan KUA APBD 2012 disertai dengan standar Pelayanan Minimum (SPM), analisis standar belanja, dan standar harga.

Ajeip juga menilai, gambaran pemilihan gubernur dalam draf KUA yang sudah diperbaiki TAPD sangat sedikit dan kurang jelas karena hanya satu paragraf.

"Dimana kepekaan TAPD terhadap rencana pemilihan gubernur 2013 yang anggarannya sangat besar. Kita sudah mengingatkan kepada TAPD agar itu diperjelas dan dipertegas," jelasnya.

Sementara, anggota TAPD, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Sulsel, Yushar Huduri mengatakan, akan mengalokasikan anggaran untuk pemilihan gubernur, yang perencanaannya sedang dibahas dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat.

"Kami sudah minta agar KPU memisahkan program yang dianggarkan di APBP 2012, APBDP 2012, dan APBD 2013," ucapnya. (T.pso-099/S016)