Makassar (ANTARA) - Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Andi Rachmatika Dewi menyampaikan Kantor Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) di Makassar masih dimanfaatkan sementara untuk menyelesaikan pembahasan serta pengesahan APBD Perubahan 2025.
"Sejauh ini kita di sini dulu, kalau pun ada perkembangan ke depannya kita akan tepati gedung yang lain, itu kita akan pikirkan bersama. Tapi untuk sekarang ini kita di sini dulu," ujarnya disela rapat paripurna APBD Perubahan 2025 di kantor setempat, Makassar, Selasa.
Ia menjelaskan, Kantor Dinas BMKB tersebut reprsentatif digunakan rapat-rapat, ada ruang komisi, fraksi dan pimpinan, sekretariat dewan, serta aula yang digunakan rapat paripurna. Selain itu, fasilitas pendukung milik dinas terkait bisa digunakan sementara, kendati belum sepenuhnya maksimal.
"Artinya, kalau untuk kami teman-teman DPRD selama bisa digunakan, selama representatif, saya pikir tidak ada persoalan tentang fasilitas, tapi yang penting bisa bekerja maksimal," paparnya.
Politisi perempuan disapa akrab Cicu ini menyampaikan rasa syukur dan mengapresiasi Pemerintah Provinsi yang memfasilitasi tempat untuk anggota DPRD Sulsel berkantor sementara.
"Sebenarnya kami bersyukur, bahwa di waktu yang tidak terlalu lama kita sudah bisa memiliki gedung, khususnya ruang paripurna untuk kita gunakan dalam kegiatan kedewanan karena memang sangat mendesak," ucap Cicu menekankan.
Kendati demikian, pihaknya tidak mempermasalahkan tempat dan bisa di mana saja, sebab terpenting adalah tugas dan fungsi dewan harus tetap berjalan sebaik serta semaksimal mungkin.
"Apalagi ini adalah masa-masa pembahasan APBD Perubahan 2025 yang tentu akan sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat, seluruh program-program dari pemerintah provinsi. Kami bersyukur, bisa diberikan fasilitas ruang paripurna," tuturnya lagi.
Menurutnya, kantor dinas yang dipinjamkan Pemprov Sulsel sudah sangat baik, bahkan dalam sepekan pascapembakaran Kantor DPRD Sulsel, kantor dinas tersebut sudah siap melaksanakan rapat paripurna termasuk lokasinya strategis serta keamanannya memadai.
"Kita dalam posisi pinjam pakai sementara, selama gedung kami dalam masa rehabilitasi dan pembangunan ulang, kantor ini masih digunakan sementara," katanya.
Dari agenda pembahasan APBD Perubahan 2025 dilaksanakan secara maraton dengan tiga agenda tiga sekaligus sejak pagi hingga petang di aula kantor dinas setempat.
Sidang paripurna pertama mulai pukul 10.00 Wita-12.00 Wita dengan agenda penjelasan Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman terhadap Pengajuan Nota Keuangan dan Ranperda tentang Perubahan APBD Provinsi Sulsel tahun 2025.
Selanjutnya, disusul agenda kedua pukul 13.00-15.00 Wita yakni Pemandangan Umum Fraksi terhadap Nota Keuangan dan Ranperda tentang Perubahan APBD Provinsi Sulsel tahun 2025 yang telah disampaikan Gubernur Sulsel.
Dan agenda ketiga, pukul 15.30-18.00 Wita, jawaban Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman atas Pandangan Umum Fraksi terhadap Nota Keuangan dan Ranperda tentang Perubahan APBD Provinsi Sulsel tahun 2025.
Sebelumnya, Gubernur Andi Sudirman Sulaiman memaparkan target pendapatan daerah di proyeksikan sebesar Rp10,4 triliun lebih pada Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna tersebut.
