
Kades Pasava Minta WKSM tidak Hasut Warganya
Senin, 16 Januari 2012 02:47 WIB

"Masyarakat Desa Pasava sudah bertekad tidak akan mengembangkan sawit tetapi akan mengembangkan tanaman padi, sehingga PT WKSM jangan menghasut warga Pasava untuk mengembangkan sawit," kata Kepala Desa Pasava, Samuel di Mamuju, Minggu.
Ia mengatakan, perusahaan itu dianggap masyarakat sangat berambisi membuka areal perkebunan sawit, karena meski telah ditolak masyarakat, tetapi ngotot membuka areal perkebunan sawit di sejumlah desa di Kecamatan Budong Budong.
"Perusahaan itu menggunakan segala cara dengan berusaha menjinakkan dan menghasut masyarakat agar sepakat dengan tujuannya bahkan mencoba menghasut kepala desa agar mau membuka areal sawit di desanya meski masyarakat menolaknya," katanya.
Menurut dia, cara seperti itu sangat tidak terpuji karena berusaha memecah belah masyarakat agar tercipta pro kontra atas perkebunan sawit yang bisa memicu konflik dimasyarakat.
Ia mengatakan, seluruh lapisan masyarakat Desa Pasava sudah bertekad akan mengembangkan desanya menjadi areal pertanaman padi setelah pemerintah memberikan bantuan percetakan sawah di daerahnya.
"Pemerintah di Mamuju akan membuka areal percetakan sawah di Desa Pasava untuk sekitar 11 kelompok tani dengan jumlah areal mencapai ratusan hektare, sehingga masyarakat Desa Pasava telah bersatu menolak hadirnya perusahaan sawit," ujarnya.
Sebelumnya warga Desa Bojo, Kecamatan Budong Budong yang bertetangga dengan Desa Pasava juga telah menolak masuknya perusahaan sawit PT WKSM mengembangkan tanaman sawit karena dianggap tidak menjanjikan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Masyarakat di desa itu lebih memilih mengembangkan tanaman kakao dari pada mengembangkan tanaman sawit meski harus berbeda pendapat dengan kepala desanya yang sepakat masuknya perusahaan perkebunan sawit di desanya.
Amri, salah seorang warga asal Desa Bojo di Mamuju, mengatakan, ratusan kepala keluarga yang bermukim di desanya telah menolak keberadaan perusahaan PT WKSM yang langsung melakukan pematokan lahan warga untuk dijadikan areal pengembangan kelapa sawit.
"Warga menolak keberadaan perusahaan yang masuk ke daerah kami karena langsung mematok lahan tanpa ada koordinasi dengan petani setempat seolah-olah ingin mencaplok lahan warga," ucapnya.
Mestinya kata dia, jika memang ini rekomendasi Pemerintah Kabupaten Mamuju, semestinya dilakukan sosialisasi dini kepada petani setempat dan jangan asal main serobot saja.
"Ini tidak boleh dibiarkan melakukan pengembangan kelapa sawit apabila kedua belah pihak antara masyarakat dan pihak perusahaan dengan melibatkan pemerintah belum duduk bersama untuk membicarakan pengembangan kelapa sawit," ucapnya. (T.KR-MFH/F003)
Pewarta :
Editor:
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
