Bupati Majene Harap SKPD Sinkron dengan Pemprov

Kamis, 26 Januari 2012 02:17 WIB

Majene, Sulbar (ANTARA News) - Bupati Majene, Sulawesi Barat, mengharapkan agar seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) se-Majene mampu menjalankan program yang tersinkronisasi dengan program Pemprov Sulbar, melalui seluruh SKPD di Sulbar.

Bupati Majene, Kalma Katta, melalui Sekretaris Kabupaten Majene, Syamsiar Muchtar, di Majene, Rabu, mengatakan, harapan untuk memperlancar sinkronoisasi seluruh program yang dijalankan akan kembali kepada kepentingan Pemkab Majene.

"Jangan sampai program yang dijalankan oleh Pemprov Sulbar di Majene juga telah diprogramkan sejumlah SKPD sehingga terjadi pemborosan anggaran. Selain itu, dikhawatirkan program yang dijalankan malah berbenturan," pesannya.

Menurutnya, seluruh program yang dijalankan pemprov harus didukung pemkab melalui penyediaan sarana dan prasarana tambahan agar program yang dilaksanakan tidak terkesan hanya sebatas mengejar penyelesaian, setelah itu tidak bisa dimanfaatkan.

Dicontohkan, program pembangunan sarana pendidikan, kesehataan, dan perekonomian yang dilaksanakan pemprov harus didukung oleh akses memadai seperti jalan, sehingga warga bisa dengan mudah mengaksesnya.

"Namun, jika pemprov melakukan pembangunan sarana pendidikan dan tidak didukung sarana transportasi yang memadai maka pembangunannya akan sia-sia, sementara hal tersebut telah menjadi tanggungjawab pemkab untuk menyediakan sarana pendukung," ujarnya.

Bupati juga mengharapkan, tidak terjadi tumpang-tindih program yang dilaksanakan Pemkab Majene maupun Pemprov Sulbar, sebab selama ini dianggap ada beberapa program yang dijalankan namun memiliki substansi yang sama.

Dengan adanya tumpang tindih program, dianggap sebagi bentuk lemahnya sistem koordinasi yang dijalankan antara pemkab dan pemprov yang berdampak pada pemborosan anggaran negara.

"Jika hal ini bisa diatasi melalui sistem koordinasi yang baik antara ke dua lembaga pemerintahan daerah, akan lebih mengoptimalkan penggunaan anggaran. Program yang dijalankan pemprov dan juga telah direncanakan pemkab bisa dialihkan ke program lain yang mendesak," ungkapnya. (T.KR-AAT/F003)

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.