Partisipasi Masyarakat Jadi Kendala Program E-KTP
"Kalau evaluasi dari Kemendagri bukan karena peralatan lagi tapi masyarakat," kata Kepala Biro Bina Pemerintahan Umum Provinsi Sulsel Hasbi Nur di Makassar, Jumat, terkait kemajuan program E-KTP di Kota Makassar.
Pemerintah Kota Makassar, telah menginisiasi program untuk menyisir kecamatan yang belum merampungkan pendataan penduduk untuk program E-KTP..
Namun, ia tidak mengetahui hasilnya karena untuk melakukan percepatan pendataan merupakan kewenangan pemerintah kabupaten dan kota.
Kota Makassar, masuk dalam tahap awal pelaksanaan program E-KTP di Provinsi Sulsel bersama Kabupaten Selayar, Bantaeng, Pangkep, Sidrap, Luwu Utara, Luwu Timur, Makassar dan Palopo yang tenggat waktu penyelesaian proses pendataannya April 2012.
"Sehingga sebenarnya masih ada waktu sampai akhir 2012 tapi mungkin dibiayai oleh kabupaten dan kota sendiri.
Yang kita harapkan sebenarnya 15 kabupaten dan kota yang lain karena mereka diharapkan mulai jalan April dan rampung Oktober 2012." jelasnya.
Ke-15 kabupaten dan kota yang akan mulai melaksanakan program E-KTP harus banyak belajar dari kondisi-kondisi di delapan kabupaten sebelumnya.
"Mudah-mudahan akan jalan sesuai waktu yang ditentukan karena kita juga ingin cepat pelatihannya, peralatannya juga sudah turun sehingga pelatihannya akan lebih optimal karena peralatan sudah ada dan sudah "online". Pengalaman lalu kan pelatihan tapi tidak ada alat," jelasnya.
Pihaknya telah mengusulkan untuk meminjam alat yang tidak terpakai di Jakarta untuk mempercepat pelatihan pelaksanaan program E-KTP di 15 kabupaten dan kota tersebut.
Pada Maret 2012, ia mengatakan, prosentase pelaksanaan program di delapan kabupaten telah mencapai sekitar 80 persen. (T.KR-RY/Z003)
Pewarta :
Editor:
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
