Bupati : DPRD Mamasa Mulai Lupa Mengurus Rakyat

Kamis, 19 April 2012 10:55 WIB

Mamuju (ANTARA News) - Bupati Mamasa, Sulawesi Barat H.Ramlan Badawi, menyindir kalangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang seolah-olah mulai melupakan peran untuk memikirkan kepentingan peningkatan kesejahteraan rakyat di wilayah itu.

"Teman-teman di DPRD Mamasa harusnya sibuk mengurus upaya peningkatan kesejahteraan rakyat. Tapi apa yang terjadi sekarang ini malah beberapa anggota DPRD Mamasa justeru sibuk mengurus kepentingan pengangkatan kembali Obed Negodepparinding menjadi bupati pasca keluarnya Peninjauan Kembali (PK) Mahkama Agung yang telah membebaskan Obed dari jeratan hukum atas kasus dugaan korupsi dana APBD 2009, "katanya Mamasa, Kamis.

Menurut Bupati, untuk mengangkat kembali Obed menjadi bupati, baru bisa dilaksanakan apabila ada Surat Keputusan (SK) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi, tentang pemberhentian dirinya selaku bupati.

"Pak Obed Negodepparing diberhentikan dari jabatannya juga berdasarkan putusan MA yang sipatnya ingkra. Begitu pun pengangkatan saya selaku bupati juga berdasarkan peraturan perundang-undangan, "terangnya.

Karena itu kata dia, keputusan rapat paripurna oleh 14 anggota DPRD Mamasa pada Sabtu (14/4) yang mengangkat kembali Obed menjadi bupati tidak bisa dipertanggungjawabkan demi hukum karena tak memiliki dasar hukum yang jelas.

"Apa yang dilakukan oleh 14 anggota DPRD Mamasa yang memparipurnakan pengangkatan Obed menjadi bupati adalah "blunder" dan bisa memicu masalah baru. Sikap egoisme 14 anggota DPRD ini tidak akan bisa ditindaklanjuti apabila belum ada keputusan Mendagri untuk memberhentikan saya dan mengangkat kembali Obed selaku bupati,"urai Ramlan.

Karena itu kata dia, dirinya selaku kepala pemerintahan di Mamasa meminta agar DPRD tidak konyol dalam mengambil suatu keputusan karena justeru akan memancing kondisi masyarakat Mamasa kembali dalam ketidakpastian.

"Selama ini kita hanya berkutat menguras energi terkait persoalan hukum di Mamasa, sehingga korbannya adalah rakyat itu sendiri. Saya mengajak agar teman-teman DPRD lebih serius mengurus kepentingan rakyat tanpa harus terjebak dalam kepentingan golongan manapun,"pintanya.

Ramlan mengatakan, akan lebih bijak apabila eksekutif dan legislatif lebih fokus untuk melaksanakan pembangunan untuk kepentingan kesejahteraan rakyat Mamasa.

"Daerah Mamasa masih merupakan daerah teringgal, termiskin dan terbelakang. Nyaris satu tahun terakhir ini kita melupakan urusan rakyat karena adanya persoalan hukum yang menimpa mantan bupati Mamasa dan beberapa anggota DPRD Mamasa yang masih aktif,"ungkap Ramlan.

Sebelumnya, kata Ketua DPRD Mamasa, Muhammadiyah Mansyur turut menyesalkan sikap 14 anggota DPRD Mamasa yang melakukan rapat paripurna pengangkatan kembali Obed Negodepparinding menjadi bupati.

"Pengangkatan Obed menjadi bupati bisa dilaksanakan apabila ada keputusan Mendagri untuk dilakukan pemberhentian bupati yang saat ini dijabat oleh Ramlan Badawi," urai Muhammadiyah.

Tetapi itu kan tidak ada dasar acuan untuk mengangkat kembali Obed sebagai bupati yang sebelumnya telah dicopot dari jabatannya sebagai bupati karena saat itu telah divonis bersalah atas kasus korupsi oleh MA walaupun akhirnya muncul PK MA yang kembali membebaskan dari segala dakwaan korupsi penggunaan APBD tahun 2009 silam.

Muhammadiyah yang juga politisi senior Partai Golkar ini mengatakan, Mendagri Gamawan Fauzi menegaskan bahwa rapat paripurna DPRD Mamasa terkait pengangkatan Obed tidak memiliki dasar hukum.

Sikap 14 anggota DPRD Mamasa tersebut justeru membuat masyarakat semakin bingung.

"Rapat paripurna DPRD Mamasa pengangkatan Obed menjadi bupati justeru membuat kondisi Mamasa menjadi terganggu. Selama ini kondisi Mamasa sudah kondusif pasca lahirnya PK MA yang membebaskan 24 terpidana korupsi," katanya. (T.KR-ACO/S016)

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.