
Majene Harapkan Koordinasi Program Listrik Mikro Hidro

Majene, Sulbar (ANTARA News) - Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Majene Sulawesi Barat berharap adanya koordinasi dalam pelaksanaan program Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) yang akan dilaksanakan di daerah itu.
Kepala Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Majene, Rafli Ahmad di Majene, Minggu mengatakan, selama ini terdapat tiga pembangunan PLTMH di daerah itu yang dijalankan tanpa melalui rekomendasi Distamben. Hal tersebut menimbulkan beberapa permasalahan yang tetap menjadi tanggung jawab Distamben.
"Salah satu program yang tumpang tindih adalah PLTMH yang dijalankan melalui PNPM-MP (Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Mandiri Pedesaan). Hal tersebut dilakukan tanpa melalui koordinasi dan rekomendasi Distamben sehingga beberapa item pengerjaan tidak sesuai kelayakan," ungkapnya.
Program tersebut hanya dikerjakan seadanya sehingga beberapa PLTMH yang sudah selesai dibangun tidak bisa dimanfaatkan sebab tidak melalui perencanaan yang baik. Setelah terjadi kerusakan, hal tersebut baru dikoordinasikan dengan Distamben.
Rafli berharap dengan adanya rekomendasi dan koordinasi sebelum PLTMH dan beberapa pengerjaan lain yang berhubungan dengan tugas pokok dan fungsi Distamben akan memudahkan beberapa lembaga pemerintaha maupun lembaga swasta menjalankan programnya.
"Hal tersebut kami harapkan untuk menghindari terjadinya pemborosan uang negara, beberapa program yang dikerjakan untuk kepentingan masyarakat tidak bisa dimanfaatkan sebab tidak sesuai dengan petunjuk teknis yang ahrus ditempuh dan secera otomatis itu merupakan pemborosan," katanya.
Selain program yang dijalankan PNPM-MP, beberapa program berkaitan dengan tupoksi Distamben Majene yang dijalankan Pemprov Sulbar juga kerap diselengarakan di Majene tanpa melalui koordinasi Distamben, sehingga baru diketahu ketika terjadi masalah dan warga melaporkannya.
Menanggapi ungkapan Rafli terkait pelaksanaan salah satu progarm PNPM-MP, Kepala Badan Pemerintahan Desa Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana (BPDPMPKB) Majene, Muhammad Ali Side mengatakan bahwa seluruh program yang dikerjakan PNPM telah sesuai standar yang ditetapkan.
"Salah satu program yang dijalankan dan berhubungan dengan dinas lain tidak harus selalu dikoordinasikan sebab telah dijalankan sesuai teknis dan prosedur. Selain itu, kami memiliki beberapa ahli yang bisa mengerjakan berbagi jenis program meskipun itu berhubungan dengan hal teknis," katanya.
Terkait antisipasi atas beberapa kendala yang dihadapi itu sudah menjadi tanggung jawab dinas terkait untuk memberikan solusi, sebab seluruh program pemerintah pusat yang dijalankan di daerah selanjutnya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah untuk menanggulanginya. (T.KR-AHN/S023)
Pewarta :
Editor:
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
