Mamuju (Antara News) - Pelayanan publik yang diberikan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat masih dianggap rendah pemerintah pusat khususnya pada sektor pendidikan.
Kepala Biro Humas Pemprov Sulbar, Abdul Rasyid di Mamuju, Selasa, mengatakan, pelayanan publik di Sulbar dinilai pemerintah pusat rendah dibandingkan pelayanan publik daerah lainnya di Indonesia khususnya disektor pendidikan.
Ia mengatakan, rendahnya pelayanan publik disektor pendidikan, membuat pemerintah di Sulbar mengalokasikan anggaran pendidikan cukup besar pada tahun 2012.
"Sekitar 10 persen anggaran untuk sektor pendidikan dialokasikan melalui APBD Sulbar tahun 2013 yang totalnya mencapai satu triliun," katanya
Ia mengatakan, anggaran pendidikan tidak hanya akan dikelola dinas pendidikan nasional Provinsi Sulbar, tetapi juga pada sebagian satuan kerja perangkat daerah di sulbar yang juga melaksanakan program peningkatan pendidikan.
Ia berharap anggaran pendidikan itu dapat terkelola dengan maksimal sehingga peningkatan pendidikan di sulbar benar benar dapat diwujudkan pemerintah.
Menurut dia, dengan alokasi anggaran itu diharapkan membuat pelayanan publik disektor pendidikan akan semakin meningkat dan dapat membuat sumber daya manusia sulbar yang masih rendah meningkat pula.
Karena sumber daya manusia yang rendah maka sulbar tidak maksimal dalam mengelola kekayaan alamnya.
Sehingga ia mengatakan, apabila sumber daya manusia dapat ditingkatkan melalui pendidikan maka otomatis pengelolaan sumber daya alam di Sulbar akan maksimal mendorong peningkatan ekonomi daerah.
(Editor : N Sunarto)
Berita Terkait
BMKG: Gempa magnitudo 5,8 di Maluku akibat Sesar Utara Pulau Seram
Senin, 6 Mei 2024 9:58 Wib
BMKG : Sebagaian besar kota di Indonesia berpotensi turun hujan ringan hingga lebat
Senin, 6 Mei 2024 6:41 Wib
BMKG : Gempa magnitudo 5,8 guncang Seram Bagian Timur, Maluku
Senin, 6 Mei 2024 6:39 Wib
Kemenag: 22 Kloter haji berangkat perdana pada 12 Mei 2024
Minggu, 5 Mei 2024 14:49 Wib
BMKG : Sebagian besar wilayah Indonesia diguyur hujan sedang-lebat pada Sabtu
Sabtu, 4 Mei 2024 6:42 Wib
Badan Geologi membantah Pulau Tagulandang tenggelam akibat erupsi Gunung Ruang
Sabtu, 4 Mei 2024 6:03 Wib
Kementerian PPPA: Telah ada UPTD PPA di 34 provinsi di Indonesia
Jumat, 3 Mei 2024 22:37 Wib
Presiden Joko Widodo pimpin rapat penanganan pengungsi Gunung Ruang
Jumat, 3 Mei 2024 15:23 Wib