Pakar : Kebijakan di Sulsel Masih Elementer

Selasa, 9 April 2013 22:15 WIB

Makassar (ANTARA Sulsel) - Pakar ekonomi Universitas Hasanuddin, Makassar Prof Dr Madjid Sallatu mengatakan, sangat elementer kebijakan pemerintah di Sulsel, karena selama ini pemerintah hanya berbicara bagaimana meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), namun tidak membicarakan kebijakan belanja.

Akibatnya, lanjut dia, kondisi itu mempengaruhi laju perkembangan infrastruktur di daerah ini.

"Hasil dari studi Bank Dunia menyebutkan perkembangan infrasturtur di Sulsel lebih lambat dibandingkan di Jawa dan Sumatera," katanya.

Terkait dengan kebijakan ekonomi suatu daerah, lanjut dia, tiga hal pokok yang harus diperhatikan yakni struktur ekonomi, fluktuasi dalam pertumbuhan ekonomi dan penggunaan serta pemanfaatan anggaran.

"Jadi jangan hanya terpaku pada kebijakan linier saja atau berbangga pada keberhasilan ekonomi makro dengan indikator pertumbuhan ekonomi Sulsel yang diatas pertumbuhan ekonomi nasional," katanya.

Berkaitan dengan hal tersebut, dia mengimbau pengambil kebijakan di Sulsel agar tidak memisahkan analisis ekonomi dan analisis sosial.

Alasannya, kedua hal itu saling berhubungan dan saling mempengaruhi.

Apalagi dewasa ini analisis ekonomi yang sudah penuh "warning" harus diperhadapkan dengan analisis sosial yang penuh kerawanan.

Selain itu, guru besar Unhas ini mengatakan, pemerintah harus memiliki manajemen pembangunan dengan menyelaraskan hubungan antarkabupaten/kota.

Namun fenomena di lapangan, kabupaten/kota jalan sendiri-sendiri seperti program kawasan terpadu Mamminasata yang terdiri dari Makassar, Sungguminasa-Gowa, Maros dan Takalar yang belum "satu kata" dalam membuat kebijakan.

Editor : M Taufik

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.