Ambon (ANTARA Sulsel) - Sebanyak 14 orang mahasiswa pascasarjana Universitas Pertahanan Indonesia (Unhan) berkunjung ke Ambon untuk melakukan peninjauan lapangan dalam rangka menganalisis penanganan serta dampak berbagai konflik sosial yang terjadi di Maluku.
"Kunjungan ke Ambon ini dalam rangka penelitian, pengabdian masyarakat serta kuliah kerja dalam negeri (KKDN) mahasiswa pascasarjana Unhan," kata Dekan Fakultas Pertahanan, Unhan Indonesia, Marsekal Muda Usra Hendra Harahap, disela-sela pertemuan dengan Gubernur Maluku Karel Albert Ralahalu di Ambon, Senin.
Delapan orang diantara mahasiswa pascasarjana program studi Peperangan Asimetris Unhan Indonesia tersebut berasal dari TNI sedangkan enam lainnya adalah sipil yang memperoleh beasiswa dari negara untuk belajar tentang masalah-masalah pertahanan negara.
Hendra Harahap yang didampingi Dosen Pertahanan, Unhan Andi Widjajanto menampik adanya unsur politik politik dan lainnya dibalik kuliah kerja dalam negeri para mahasiswa untuk untuk mempelajari masalah konflik di Maluku, selain hanya tahapan dari program akademis yang diikuti serta pengabdian masyarakat.
Para mahasiswa Universitas Pertahanan tidak hanya berkunjung ke Ambon tetapi juga di beberapa daerah lainnya di tanah air. Khusus mahasiswa program studi Peperangan Asimetris memilih lokasi Ambon untuk melakukan tugas pengabdian masyarakatnya.
"Latar belakang dipilihnya Kota Ambon karena para mahasiswa ingin melihat sinergitas atau kerja sama antara Pemerintah Provinsi bersam TNI-Polri mengatasi kemungkinan terjadinya konflik sosial yang berujung munculnya kerusahan massal, separatisme maupun terorisme," katanya.
Maksud analisis yang dilakukan para mahasiswa agar diperoleh sebuah kajian yang dapat dijadikan sebagai masukan kepada pemerintah Pusat, Kementerian terkait maupun pemprov Maluku dalam menangani berbagai bentuk konflik sosial.
"Analisis untuk dijadikan hasil penelitian para mahasiswa ini akan dilandasi fakta empirik dan dapat diuji kebenarannya sehingga tidak membias dalam penyelesaian masalah konflik di Maluku," katanya.
Hendra Harahap juga menambahkan, Universitas Pertahanan Indonesia terbuka untuk umum dan tidak hanya dibatasi untuk TNI dan Polri, di mana semua mahasiswa yang mengikuti program paska sarjana, di mana seluruh biaya pendidikannya ditanggung negara.
"Siapa saja bisa mengikuti pendidikan paska sarjana di Universitas Pertahanan asalkan harus lulus tes kemampuan berbahasa Inggris serta tes potensial akademik. Kami lebih mengutamakan keterpaduan sipil dan militer dalam memperlajari masalah pertahanan negara serta resolusi penyelesaian konflik," katanya.
Dia menambahkan Unhan yang didirikan berdasarkan Peraturan Presiden No.5 Tahun 2011 dan ditetapkan melalui Surat Mendiknas No.29/MPN/OT/2009 tanggal 6 Maret 2009 perihal Pendirian Unhan serta Keputusan Mendiknas RI No.196/E/O/2011 TGL 7 September 2011 tentang Penyelenggaraan Program Studi Unhan Indonesia di Jakarta.
Saat ini Universitas tersebut memiliki dua fakultas atau Sekolah Pascasarjana dengan tujuh Program Studi, yaitu Sekolah Pascasarjana Strategi Pertahanan dengan tiga program studi yakni Magister Strategi Perang Semesta (Total War Strategy), Magister Damai dan Resolusi Konflik (Peace and Conflict Resolution), serta Magister Peperangan Asimetrik (Asymmetric Warfare).
Sedangkan Sekolah Pascasarjana Manajemen Pertahanan dengan empat program studinya yakni Magister Manajemen Pertahanan (Defense Management), Magister Ekonomi Pertahanan (Economic Defense), Magister Manajemen Bencana untuk Keamanan Nasional (Disaster Management for National Security), Magister Ketahanan Energi Untuk Keamanan Nasional (Energy Security for National Security).
Editor : M. Yusuf
