Apersi Realisasikan 40.000 Rumah MBR

Kamis, 18 Juli 2013 23:51 WIB

"Masyarakat yang menjadi sasarannya adalah yang memiliki penghasilan Rp3,5 juta per bulan untuk mendapatkan rumah tapak dan Rp5,5 juta perbulan untuk memperoleh rumah susun dan mereka yang memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP) serta surat pernyataa

Mamuju (ANTARA Sulbar) - Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) merealisasikan pengadaan 40.000 unit rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Apersi, Ir Anton R Santoso di Mamuju, Kamis, mengatakan, pada tahun ini target asosiasinya dalam mewujudkan perumahan sederhana bagi MBR mencapai 107.000 unit.

Ia mengatakan, hingga bulan Juli tahun 2013, Apersi telah mampu merealisasikan perumahan sederhana bagi MBR mencapai 40.000 unit dan itu sudah habis terjual bagi kalangan ABRI, PNS dan aparat kepolisian.

Menurut dia, pengadaan perumahan murah bagi MBR dalam rangka mendukung program pemerintah pusat untuk pengadaan perumahan layak huni.

Ia mengatakan, program itu akan dilanjutkan di Sulbar dan ditargetkan tahun ini dibangun mencapai 1.400 unit terdapat di Kabupaten Mamuju, Majene dan Polman.

Ia berharap dukungan pemerintah di Sulbar mewujudkan program tersebut dan terdapat kebijakan memuluskan program yang cukup penting bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat itu.

Anton mengatakan, program MBR adalah pengadaan rumah sederhana dan rumah sangat sederhana dibebaskan dari pajak.

"Masyarakat yang menjadi sasarannya adalah yang memiliki penghasilan Rp3,5 juta per bulan untuk mendapatkan rumah tapak dan Rp5,5 juta perbulan untuk memperoleh rumah susun dan mereka yang memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP) serta surat pernyataan penghasilan," katanya.

Ia menjelaskan untuk mendapatkan bantuan perumahan itu maka jangka waktu melunasinya mencapai 20 tahun bagi perumahan dengan tipe 36, dan harga jual setiap perumahan mencapai Rp88 juta.

"Program ini sangat terjangkau bagi MBR karena bunganya hanya 7.25 persen, dan akan memuaskan bagi masyarakat yang mendapatkannya karena tidak terbebani secara ekonomi," katanya. T Susilo

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.