Pemprov Sulsel berharap pembentukan TKDV kurangi angka pengangguran

Makassar (ANTARA) - Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Andi Muhammad Arsjad berharap pembentukan Tim Koordinasi Daerah Vokasi (TKDV) berkontribusi mengurangi angka pengangguran di daerah itu.

Muhammad Arsjad dalam keterangannya di Makassar, Kamis, mengatakan angka pengangguran di daerah ini sesuai data BPS terus mengalami penurunan. Dengan adanya TKDV tersebut, diharapkan penurunannya lebih kencang lagi, bahkan bisa turun jadi dua persen.

Ia menjelaskan transformasi dari Skill Development Center (SDC) menjadi TKDV harus bisa menghadirkan keluaran yang lebih baik, yang tidak hanya untuk memenuhi amanah konstitusional, namun juga untuk menjawab persoalan terkait dengan ketenagakerjaan di Sulawesi Selatan.

"Sekarang kita tidak hanya berpikir bagaimana hasilnya, dampaknya. Bagaimana tim koordinasi ini bisa mengelaborasi semua pentahelix yang ada. Tadi ada dunia usaha, dunia industri, perguruan tinggi, pemerintah, dan swasta," ujarnya pada Rakor Transformasi SDC menjadi TKDV Sulsel.

Pada kesempatan ini, Muhammad Arsjad memaparkan data Badan Pusat Statistik (BPS) terkait angka tenaga kerja dan angka pengangguran di Sulsel yang terus menurun setiap tahunnya.

Data BPS Sulawesi Selatan mencatat potensi penduduk 9,3 juta jiwa, kemudian 7,15 juta orang itu adalah kelompok usia kerja dan 2,45 juta orang bukan angkatan kerja, dan angkatan kerja Sulsel cukup besar, yakni 4,69 juta orang.

"Persoalannya adalah data yang kami miliki per Agustus 2023 dari BPS, persentase tingkat pengangguran terbuka kita 4,33 persen. Itu equivalen dengan 200 rlbuan jiwa yang berada pada posisi pengangguran," ucapnya.

Namun, lanjutnya, angka pengangguran di Sulsel terus mengalami penurunan. Data BPS tahun 2020 terdapat 6,31 persen, turun menjadi 5,72 persen di tahun 2021, di tahun 2022 turun menjadi 4,51 persen, dan pada Agustus tahun ini turun menjadi 4,33 persen.

Sementara itu, Kepala Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Makassar Laode Haji Polondu menjelaskan sejak terbentuknya SDC hingga saat ini sudah banyak kegiatan dan sosialisasi program yang dilaksanakan.

Namun, dari beberapa pertemuan sampai dengan tindak lanjut Perpres 68 tahun 2022, dikatakan agar tidak dualisme tentang pengelolaan pelatihan yang sifatnya kolaboratif.

"Dari 38 provinsi di Indonesia, belum banyak yang membentuk TKVD, dan di kawasan Indonesia Timur insya Allah provinsi Sulawesi Selatan yang pertama duduk bersama terkait SDC menjadi TKVD," ujarnya.

Kementerian Ketenagakerjaan, kata Laode, melalui kolaborasi dengan pemerintah provinsi berkomitmen dan sepakat dengan niat baik, keinginan luhur untuk bersama-sama menciptakan tenaga kerja terampil, khususnya bagi yang belum memiliki keterampilan, menganggur, belum berdaya saing, terutama dari sisi kompetensi dan keahlian.

Laode menambahkan melalui kesempatan ini pihaknya akan berdiskusi untuk membahas transformasi tersebut, dan berharap dari kegiatan ini akan terbentuk jajaran pengurus Tim koordinasi Vokasi Daerah Sulawesi Selatan yang akan merumuskan program-program terkait keterampilan tenaga kerja.