Mamuju (ANTARA Sulbar) - Kalangan anggota DPRD Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, mencurigai pengelolaan Badan Amil Zakat (BAZ) yang terkesan dipolitisasi oleh oknum tertentu sehingga sistem pengelolaan dana ummat ini perlu ditinjau ulang.
"Pengeloaan BAZ sudah tidak relevan lagi karena terkesan dipolitisasi oleh oknum tertentu. Makanya, sebahagian anggota DPRD Mamuju urung membayar zakat untuk dikelolaa BAZ Mamuju," kata anggota Komisi II DPRD Mamuju, Lalu Syamsul Rijal di Mamuju, Jum`at.
Menurut dia, harusnya pengelolaan BAZ dilaksanakan secara transparans sesuai dengan apa yang tertuang dalam Perda Pengelolaan Zakat.
"Selama ini BAZ setiap saat melaporkan rincian saldo kas BAZ dan mengumumkan bantuan yang telah disalurkan ke masyarakat. Namun kami menghendaki agar BAZ melaporkan hasil kegiatannya ke DPRD. Apa yang terjadi selama ini, BAZ hanya jalan sendiri tanpa melaporkan pertanggungjawaban mereka ke DPRD Mamuju," katanya.
Politisi Partai Gerindra ini juga menyoroti sejumlah pembelian kendaraan roda empat untuk menunjang kegiatan operasional BAZ.
"Yang kami pertanyakan dasar apa yang menjadi rujukan BAZ untuk membeli kendaraan melalui dana zakat. Mestinya, jika ingin membeli kendaraan operasional maka harusnya juga disampaikan ke DPRD," ujarnya.
Dalam ajaran Islam pun tidak ada ayat yang membolehkan dana hasil zakat dimanfaatkan untuk pembelian kendaraan operasional.
Dia mengatakan, ada delapan golongan yang berhak menerima hasil zakat diantaranya adalah fakir miskin, amil zakat, muallaf dan beberapa golongan lainnya.
Bukan hanya itu, beberapa pengurus dan Dewan Pembina BAZ direkrut dari orang yang berkecimpung di partai politik.
"Ada anggota DPRD Mamuju yang masuk dalam komposisi pengurus dewan Pembina. Setelah kami cermati selama ini, ada kesan dana pungutan zakat ini dimanfaatkan untuk kepentingan partai politik tertentu," ujarnya.
Karena itu, sejumlah anggota DPRD Mamuju sekarang ini enggan membayar zakat karena sistem pengelolaan belum sesuai harapan.
"Masih banyak orang yang berhak menerima zakat namun BAZ tidak pernah menyentuhnya. Makanya, hak fakir miskin dari pendapatan ini saya sisipkan langsung untuk membantu masyarakat miskin tanpa melalui BAZ," ucapnya.
BAZ Mamuju sebagai lembaga keagamaan yang mengelola bermacam-macam zakat mulai dari zakat profesi, zakat mal, serta zakat fitrah idealnya menjadi lembaga yang elegan dan bebas dari tendensi tertentu apalagi partai politik. FC Kuen
Berita Terkait
Pemprov Sulbar berupaya buka akses transportasi laut Mamuju-Surabaya
Jumat, 20 September 2024 1:14 Wib
Pemprov Sulbar gelar pasar pangan murah di pelosok Mamuju
Kamis, 19 September 2024 1:36 Wib
RS Bhayangkara dan Dinas PPKB Mamuju gelar layanan KB gratis
Rabu, 11 September 2024 20:06 Wib
Pj Gubernur Sulbar minta ASDP tambah kapal ferry untuk Mamuju-Balikpapan
Senin, 9 September 2024 22:55 Wib
Pj Gubernur : Penanaman mangrove Sulbar didukung pengelola wisata Mamuju
Minggu, 8 September 2024 12:01 Wib
Ratusan personel TNI apel kesiapan pilkada Mamuju
Rabu, 4 September 2024 0:58 Wib
Dua paslon pilkada Mamuju periksa kesehatan di RSUD Makassar
Minggu, 1 September 2024 2:29 Wib
Kapolresta Mamuju ajak masyarakat jaga kerukunan selama Pilkada 2024
Minggu, 1 September 2024 2:18 Wib