Bappeda: RKPD Mesti Sinergi Pusat-Daerah

Minggu, 13 April 2014 13:13 WIB

"Selama ini program kerja kabupaten tidak sinergi dengan program provinsi. Makanya, banyak usulan kabupaten tidak bisa terakomodir dengan baik sehingga masyarakat terkesan tidak mau lagi mengikuti acara Musrembang ditingkat kecamatan maupun kabupaten

Mamuju (ANTARA Sulbar) - Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sulawesi Barat, Ir.Agussalim Tamaodjoe menegaskan, program kerja yang tertuang dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) mesti sinergi dengan kebijakan program mulai dari pusat hingga ke daerah.

"Kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan Daerah (Musrembang) merupakan titik awal untuk menyusun konsep pencapaian program di tahun 2015. Jika ingin target program terwujud maka program kerja harus terjalin sinergitas,"kata Kepala Bappeda Sulbar, Agussalim Tamaodjoe usai melaksanakan acara Musrembang provinsi di Mamuju, Minggu.

Karena itu kata dia, pelaksanaan Musrembang tahun ini menghasilkan kesepakatan program kerja yang terarah untuk mencapai terget pembangunan di tahun 2015.

"Selama ini program kerja kabupaten tidak sinergi dengan program provinsi. Makanya, banyak usulan kabupaten tidak bisa terakomodir dengan baik sehingga masyarakat terkesan tidak mau lagi mengikuti acara Musrembang ditingkat kecamatan maupun kabupaten,"jelasnya.

Sebagai contoh kata dia, plafon program kerja peprv Sulbar telah dituangkan dalam program Panca Karya Pembangunan diantaranya peningkatan profesionalitas aparatur pemerintah daerah, memperluas dan meningkatkan kualitas prasarana dan sarana ekonomi vital, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan serta penerapan kebijakan yang berpihak pada pemanfaatan SDA dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berkelanjutan.

Termasuk kata dia, pemerintah provinsi Sulbar lebih fokus mengembangkan argo industri dan pariwisata. Nah, jika pemerintah kabupaten mengusulkan diluar dari konsep program provinsi, maka usulan kabupaten tidak akan terakomodir.

"Kekurangan yang terjadi selama ini harus kita evaluasi termasuk memberikan informasi kepada kabupaten terkait program usulan yang tidak bisa terakomodir,"tutur Agus.

Begitu pun usulan ke pusat harus disinergikan dengan rencana program nasional sehingga apa yang diajukan bisa dikabulkan untuk mendukung percepatan pembangunan di daerah.

"Intinya, usulan program kerja mulai dari hulu hingga hilir mutlak sinergi. Ini yang kami tekankan kepada teman-teman kabupaten agar usulan program itu tidak timpang,"ungkapnya. M Yusuf

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.