Jakarta (ANTARA) - Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep membantah isu ayahnya sekaligus Presiden RI Joko Widodo ikut campur mendorong dirinya maju dalam Pilkada 2024 di Jakarta.
"Jangan bawa-bawa Presiden lah, yang Ketua Umum kan saya," kata dia dalam keterangan di Jakarta, Jumat.
Menurut Kaesang, pihak yang berhak memutuskan siapa yang akan maju mewakili PSI dalam Pilkada adalah dirinya selaku ketua umum.
Beberapa hal pun akan menjadi pertimbangan Kaesang dalam menentukan siapa sosok yang akan maju di Pilkada DKI. Salah satunya yakni banyaknya pihak yang datang ke PSI untuk meminta dukungan partai berlambang mawar merah itu.
"PSI kan punya kursi di Jakarta, lumayan ada 8 kursi. Banyak juga partai yang menyodor-nyodorkan jagoannya agar didukung PSI. Pernyataan Sekjen PKS mungkin hendak menutup pintu koalisi dengan PSI, ya nggak apa-apa juga," kata dia.
Terlepas dari itu, dia berharap pihak yang menyebar isu tersebut tidak mencederai momentum Pilkada 2024 ini dengan berita hoaks yang menyesatkan masyarakat.
"Terlebih lagi akan merugikan pihak yang suka menyebar berita bohong seperti itu. Masyarakat kita sudah cerdas." kata Kaesang
Sebelumnya, Sekjen Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Aboe Bakar Habsyi mengatakan bahwa Presiden Jokowi telah menyodorkan nama Kaesang yang merupakan Ketua Umum PSI kepada partai-partai politik untuk diusung dalam Pilkada Jakarta.
Kaesang diisukan ingin dipasangkan dengan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.
Diketahui bahwa Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PSI DKI Jakarta menyebutkan akan ada kejutan pada bulan Agustus 2024 terkait dengan nama bakal calon gubernur dalam Pilkada Jakarta.
"Calon tentu saja masih sangat dinamis, seperti yang disampaikan Ketum Mas Kaesang di banyak pertemuan, yaitu tunggu kejutannya pada bulan Agustus," kata Ketua DPW PSI DKI Jakarta Elva Farhi Qolbina dalam kunjungan ke Gedung Akademi Bela Negara (ABN) NasDem, Jakarta, Selasa (25/6).
Elva menjelaskan bahwa pihaknya masih menjaring pihak potensial untuk bisa menyelesaikan masalah Jakarta seperti isu kemacetan, darurat sampah di Jakarta, dan masalah kesejahteraan masyarakat, khususnya masalah bantuan sosial (bansos) yang tidak tepat sasaran.
