Makassar (ANTARA) - Sekretaris Daerah Provinsi Sulsel Jufri Rahman, mengajak seluruh pihak menyukseskan program nasional yakni Bangga Buatan Indonesia (BBI) dan Bangga Berwisata di Indonesia (BBWI).
Jufri Rahman dalam keterangannya di Makassar, Kamis, menyatakan, saat ini kita merayakan perjalanan panjang Provinsi Sulsel dalam melangkah maju dan membangun negeri. Salah satunya mengedepankan program nasional BBI) dan BBWI.
"Program ini memiliki makna strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, khususnya di sektor UMKM dan pariwisata," katanya pada pembukaan puncak perayaan Hari Ulang Tahun Sulawesi Selatan (Sulsel) ke-355 di Makassar.
"Sulsel dengan kekayaan budaya dan sumber daya alamnya, memiliki potensi besar untuk berkontribusi dalam program ini," sambung dia.
Jufri Rahman juga mengatakan, saat ini Pemerintah Provinsi Sulsel telah menyadari bahwa pengembangan UMKM tidak hanya bergantung pada jumlah, tetapi juga pada kualitas sumber daya manusia yang ada.
Maka dari itu, perlu ada sinergi antara pemerintah, swasta dan masyarakat.
Oleh karena itu, diperlukan sinergi dari berbagai pihak baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat untuk mendorong, menata, dan membuat kebijakan yang mendukung pertumbuhan industri kreatif yang didominasi oleh UMKM.
"Dengan demikian, UMKM diharapkan dapat tumbuh lebih pesat dan memberikan kontribusi yang lebih optimal dalam pembangunan ekonomi kita," ujarnya.
Ia memaparkan, jumlah UMKM di Sulsel telah mencapai 1.801.842 unit usaha, dengan rincian 1.651.273 usaha mikro, 145.882 usaha kecil, dan 4.687 usaha menengah.
Adapun terkait Opening Ceremony Hari Ulang Tahun (HUT) Sulsel begitu ramai disaksikan oleh masyarakat Sulsel. Beberapa warga juga sangat terhibur, bahkan mereka sangat antusias melihat penampilan artis yang disuguhkan di acara rangkaian opening ceremony.
Tak hanya penampilan band, pengunjung juga dihibur fashion show anak-anak downsyndrome dan para tamu VIP, termasuk kepala daerah se Sulsel. Warga juga dapat melihat booth produk-produk UMKM khas Sulsel serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
