Makassar (ANTARA) - Bupati Gowa Adnan Purichta Ichsan meminta seluruh camat, kepala desa/lurah untuk melakukan pendataan bagi masyarakatnya yang belum terdaftar dalam program Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS) Kesehatan.
Sebab, Pemerintah Kabupaten Gowa masih memiliki kuota sebanyak 33.716 orang.
“Kuota 33.716 orang yang tadinya ditanggung oleh pemerintah daerah kini ditanggung pemerintah pusat. Artinya kita masih punya kuota yang uangnya sudah kita siapkan, tetapi karena dialihkan ke pemerintah pusat makanya kosong. Jadi daftarkan segera karena kuotanya sudah ada,” kata dia melalui keterangan tertulis di Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis.
Adnan menyebut Pemerintah Kabupaten Gowa terus berkomitmen dalam memberikan pelayanan kesehatan yang baik, salah satunya melalui BPJS Kesehatan, sehingga dia mengingatkan agar pemutakhiran data ini bisa segera dilakukan.
“Sejak dulu kita punya Program Kesehatan Gratis yang dinamakan Jamkesda yang kini berubah menjadi BPJS Kesehatan, yang menjadi masalah jika ada masyarakat kita yang tidak terdaftar harus disampaikan petugas/kepala lingkungan, dusun, RT/RW untuk melakukan pendataan siapa masyarakat yang belum terdaftar untuk ditanggung oleh pemerintah karena anggarannya sudah ada,” jelas Adnan.
Sementara Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Gowa dr Andi Muhammad Dahrul mengatakan saat ini Pemerintah Kabupaten Gowa telah meraih UHC atau Universal Health Coverage dari BPJS Kesehatan dengan kepesertaan 99,60 persen dari total penduduk Kabupaten Gowa.
“Gowa sudah UHC dengan cakupan kepesertaan sebesar 99,60 persen dari jumlah penduduk. Ini lebih tinggi dari nasional yang berada di angka 98,63 persen, sehingga meminta kuota yang belum terpenuhi bisa segera diisi,” sebutnya.
Lebih lanjut, saat ini sebanyak 106.987 masyarakat yang telah didaftarkan oleh Pemerintah Kabupaten Gowa menggunakan anggaran PBI Pemda. Dimana BPJS Kesehatan telah bekerjasama dengan 26 Puskesmas se-Kabupaten Gowa, 16 klinik, dan 3 Rumah Sakit.
“Untuk memastikan pencapaian UHC dan terus dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, kita telah bekerjasama dengan seluruh pelayanan kesehatan milik pemerintah khususnya 26 Puskesmas yang ada. Semoga pertemuan ini para kepala desa/lurah bisa segera mencukupi kuota yang telah ditentukan,” jelasnya.
