Makassar (ANTARA) - Wali Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Munafri Arifuddin mengikuti peluncuran Indikator Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD) Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK RI tahun 2025, secara virtual dan mendukung penguatan pencegahan korupsi.
Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin didampingi Pj Sekretaris Daerah Kota Makassar Irwan Adnan dan Inspektur Daerah Kota Makassar A. Asma Zulistia Ekayanti di Makassar, Rabu (5/3).
"MCP merupakan instrumen pemantauan tata kelola pemerintahan daerah yang telah diterapkan sejak tahun 2018," ujarnya.
Munafri mengatakan kehadiran MCP menjadi bagian dari upaya KPK dalam memperkuat sistem pencegahan korupsi dengan melibatkan sinergi antara KPK, BPKP, dan Kementerian Dalam Negeri.
Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menyambut baik peluncuran indikator MCP 2025 sebagai panduan dalam mewujudkan pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel.
Dia menegaskan komitmen Pemkot Makassar dalam memperkuat peran APIP sebagai garda terdepan pencegahan korupsi di daerah.
"Pemerintah Kota Makassar terus berkomitmen mendukung MCP sebagai upaya pencegahan korupsi. Peran APIP menjadi kunci dalam memastikan tata kelola pemerintahan berjalan transparan, akuntabel, dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat," jelas Munafri.
Sementara itu, Inspektur Jenderal Kemendagri Sang Made Mahendra Jaya dalam sambutannya menekankan pentingnya profesionalisme dan integritas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di daerah dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih.
Menurut dia, tata kelola pemerintahan harus berjalan baik dan benar, transparan, serta akuntabel.
"Saya memandang perlu untuk mengingatkan teman-teman APIP di daerah jangan merasa sendirian. Saya berharap APIP di daerah profesional, berintegritas agar kontribusi APIP dirasakan dan menghadirkan pemerintahan yang bersih dari korupsi," ucapnya.
