Makassar (ANTARA) - Pimpinan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan bersama Pemerintah Provinsi telah membahas arah pelaksanaan proyek multiyears atau tahun jamak yang akan dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berjalan.
"Ada beberapa proyek multiyears seperti infrastruktur jalan, pembangunan rumah sakit regional dan beberapa lainnya yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat," kata Wakil Ketua DPRD Sulsel Fauzi Andi Wawo di Makassar, Sabtu.
Menurutnya, ada beberapa proyek pembangunan rumah sakit regional di Kabupaten Gowa, Kabupaten Luwu dan pembangunan rumah sakit umum daerah di Kabupaten Bulukumba.
Rencananya, proyek itu akan dilaksanakan selama tiga tahun berjalan dan dibiayai oleh APBD. Terkait anggarannya, ia belum merinci secara spesifik.
Mengenai dengan perbaikan infrastruktur jalan, seperti Jalan Letjen Hertasning dan Jalan Malino meskipun itu menjadi jalan nasional segera dikerjakan karena masuk prioritas.
Sedangkan untuk pembangunan Stadion Sepakbola di Sudiang, anggarannya tetap dimasukkan dalam APBD perubahan meski anggarannya tidak masuk di APBN, serta lokasinya tetap di Sudiang, Kecamatan Biringkanaya.
Andi Fauzi mengatakan, dari penyampaian Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman dan Wakilnya Fatmawati Rusdi Masse untuk pembangunan infrastruktur jalan dan proyek multiyears, memerlukan anggaran besar sehingga mereka meminta dukungan DPRD membantunya.
"Intinya Gubernur dan Wagub mau bekerja ekstra cepat, sehingga meminta dukungan dewan," katanya lagi.
Ketua DPRD Sulsel Andi Rachmatika Dewi menyampaikan, pihaknya siap bekerja sama dengan Pemprov Sulsel termasuk mendukung program sesuai kebutuhan masyarakat serta mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Sebelumnya, Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel Andi Sudirman dan Fatmawati Rusdi Masse menghadiri rapat paripurna perdana serah terima jabatan dari Penjabat (pj) Gubernur Sulsel Prof Fadjry Jufry pada 7 Februari 2025, setelah dilantik di Jakarta.
Usai mengikuti rapat, pihaknya melakukan rapat tertutup dengan Pimpinan DPRD Sulsel. Pertemuan tertutup tersebut berlangsung selama lima jam di Kantor DPRD setempat.*
