Pemkab Bulukumba serahkan Laporan Keuangan 2024 ke BPK Sulsel

Makassar (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Bulukumba secara resmi menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan di Kantor BPK Sulsel di Makassar.

"Laporan Keuangan sudah kami serahkan kepada Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, Winner Franky Halomoan Manalu ditandai dengan penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) Penyerahan LKPD TA 2024 (Unaudited)," kata Bupati Bulukumba Andi Muchtar Ali Yusuf di Makassar, Jumat.

Penyerahan LKPD tersebut turut dihadiri oleh Wakil Ketua DPRD Bulukumba, Syahruni Haris, Sekretaris Daerah, Muh Ali Saleng dan beberapa pejabat di lingkup Pemda Bulukumba, serta para pejabat lingkup Kantor BPK Perwakilan Sulsel.

Andi Muchtar menyampaikan apresiasi tinggi kepada jajaran BPK Sulsel atas penerimaan LKPD Unaudited tersebut.

“Kami berharap laporan yang diserahkan ini dapat menjadi bahan evaluasi dan pembelajaran dalam meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah yang lebih akuntabel dan transparan,” katanya.

Andi Utta, sapaan akrab bupati menegaskan bahwa seluruh pelaksanaan program dan kegiatan di lingkup Pemerintah Kabupaten Bulukumba dilandaskan pada arah kebijakan pembangunan daerah dan disesuaikan dengan kewenangan masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Dia mengatakan, setiap OPD harus memiliki komitmen dalam menyelenggarakan pemerintahan yang profesional, terlebih dalam hal pengelolaan keuangan.

Menurut dia, selama ini Pemkab Bulukumba terus melakukan perbaikan dalam pengelolaan keuangan, termasuk evaluasi terhadap pelaksanaan APBD tahun-tahun sebelumnya, guna memastikan setiap rupiah dalam anggaran memberi manfaat nyata bagi masyarakat.

“Tujuan kita bukan hanya menyusun laporan keuangan yang rapi dan minim temuan, tapi bagaimana anggaran yang dikelola benar-benar berdampak, terutama pada peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Bupati juga menekankan pentingnya penerapan prinsip efisiensi dalam pelaksanaan program, sesuai dengan Instruksi Presiden. Program kegiatan juga harus mengutamakan prioritas, tuntas, dan berkualitas. Tidak boleh asal-asalan atau sekadar proyek oriented.

Dalam kesempatan tersebut, ia menyampaikan kesiapan Pemerintah Kabupaten Bulukumba untuk menerima tim audit BPK yang akan melakukan pemeriksaan terinci atas laporan keuangan tersebut. Ia mengimbau seluruh perangkat daerah untuk proaktif dan kooperatif dalam proses pemeriksaan nanti.