Makassar (ANTARA) - Pimpinan Wilayah Perum Bulog Sulselbar Fahrurozi memaparkan realisasi penyerapan gabah petani hingga April 2025 mencapai 512.000 ton dan menjadi capaian tertinggi selama 10 tahun terakhir di wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat.
"Sampai 29 April 2025 penyerapan telah mencapai 512 ribu ton atau 366 persen dari target awal sebesar 139 ribu ton. Ini merupakan capaian tertinggi. Dari perbandingan tahun 2021, pengadaan selama satu tahun hanya mencapai 316 ribu ton," katanya saat rapat dengar pendapat di Gedung DPRD Sulsel, Makassar, Selasa.
Menurutnya, dari target pengadaan beras secara nasional yang diberikan sebesar 579.000 ton dan untuk kontribusi wilayah Sulselbar telah mencapai 321.000 ton atau sekitar 55 persen, ini artinya wilayah Sulselbar mampu menopang sekitar 20 persen dari target nasional.
Kendati demikian, tidak semua wilayah di Sulselbar menunjukkan kondisi pasca-panen yang ideal sesuai harapan dengan hasil panennya termasuk infrastruktur penggilingan.
Fahrurozi bilang, seperti di wilayah Kabupaten Bone dan Jeneponto masih memiliki tantangan infrastruktur pengeringan dan penggilingan yang belum memadai dan berpotensi menyebabkan penumpukan gabah ketika panen raya.
Berbeda dengan wilayah penghasil beras seperti di Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) dan Kabupaten Pinrang yang dinilai telah memiliki sistem pengolahan pabrik pascapanen yang modern membuat proses pengadaannya berjalan lancar.
Melalui capaian tersebut, kata dia, Bulog optimis dapat menjaga kestabilan pasokan dan harga beras sekaligus mendukung ketahanan pangan nasional dari wilayah Sulselbar.
Mengenai dengan biaya pengangkutan gabah antarwilayah, ungkap dia, lebih mahal dibandingkan harga beras itu sendiri berkisar Rp12.000 per kilogram. Walau begitu, Bulog tetap menjalankan fungsinya sebagai penyangga logistik nasional dengan prinsip kapan pun dan dimana pun dibutuhkan.
"Kami diminta tidak hanya memastikan stok tersedia menjelang hari raya dan di luar momentum besar, tetapi memastikan keterjangkauan baik secara fisik maupun ekonomi," tuturnya di hadapan anggota dewan di ruangan Komisi B DPRD Sulsel.
Untuk Wilayah Perum Bulog Sulselbar saat ini membawahi 24 kabupaten kota di Sulsel dan enam kabupaten kota di Sulbar didukung 11 kantor cabang dan 51 kompleks gudang yang tersebar pada kedua provinsi tersebut.
Sejauh ini, Perum Bulog menguasai cadangan stok beras mencapai 437.000 ton. Sementara kapasitas operasional gudang berada di kisaran 354.000 ton.
Berdasarkan data BPS, kebutuhan konsumsi beras di Sulsel berkisar 90.000-100.000 ton per bulan. Dengan stok yang tersedia saat ini, pihaknya mengklaim mampu memenuhi kebutuhan masyarakat hingga lima bulan ke depan, bahkan dalam situasi darurat.
Anggota Komisi B DPRD Sulsel Andi Izman Maulana Padjalangi dalam RDP tersebut mempertanyakan keluhan kelompok petani di Kabupaten Bone serta adanya dugaan penjualan hasil panen ke luar daerah, kemudian dibawa masuk Kembali ke Bonne dalam bentuk produk besar untuk dijual kembali.
"Ini tentu menjadi keresahan dan persoalan petani kita di Bone. Petani kita berharap segera ada solusi konkret dari Bulog untuk menyelesaikan masalah ini," katanya.
Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi Kerakyatan Since Erna Lamba dalam rapat itu malah menilai Bulog terlalu fokus pada daerah dengan produksi tinggi, seperti Bulukumba, Palopo, Bone, dan Jeneponto. Pihaknya pun mendorong penyerapan gabah mesti merata di 24 kabupaten kota.
"Makanya kita butuh penataan ulang sistem serapan gabah. Jangan hanya empat daerah. Mesti ada desain distribusi dan koordinasi bersama Dinas Perdagangan serta penguatan kerja sama antarwilayah, termasuk regional timur Indonesia hingga Jawa," katanya menyarankan.
