Makassar (ANTARA) - Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menekankan pentingnya tata kelola kehutanan yang transparan, adaptif, dan berbasis perubahan kebijakan yang dinamis..
"Ada dua hal penting dalam pengelolaan kehutanan di Indonesia yakni pertama, perlunya tata kelola kehutanan yang transparan, adaptif, dan berbasis perubahan kebijakan yang dinamis dan peran institusi pendidikan dalam membangun kesadaran sosial dan kultural untuk menjaga kelestarian hutan," kata Raja Juli Antoni dalam kuliah umum di Auditorium Prof Dr A Amiruddin, Fakultas Kedokteran Unhas, Makassar, Rabu.
“Hutan bukanlah warisan dari leluhur, tetapi titipan bagi generasi yang akan datang. Maka sudah menjadi kewajiban kita bersama untuk menjaganya,” tutup Menteri
Menteri Kehutanan dalam kesempatan ini juga menyampaikan apresiasi atas kontribusi Unhas dalam mencetak sumber daya manusia yang peduli lingkungan.
Ia juga menyebut kuliah umum ini sebagai momentum penting untuk memperkuat sinergi gagasan antara pemerintah dan dunia akademik.
“Unhas merupakan kampus bersejarah yang telah melahirkan banyak tokoh nasional. Khususnya Fakultas Kehutanan, yang saat ini memiliki peringkat ketiga terbaik nasional versi Scimago Institutions Rankings,” ujar Raja Juli.
Sementara Rektor Unhas Prof Dr Ir Jamaluddin Jompa MSc, memaparkan komitmen Unhas dalam mendukung program pelestarian lingkungan. Selain kebijakan hijau yang diterapkan dalam lingkungan kampus, Unhas juga memiliki hutan pendidikan yang dikelola oleh Fakultas Kehutanan.
“Salah satu kekayaan ekologis yang menjadi bagian dari kota Makassar adalah keberadaan hutan pendidikan Unhas. Ini bukan hanya simbolik, tetapi menjadi bukti nyata bahwa kami berkomitmen terhadap riset ilmiah dan pendidikan untuk pelestarian hutan dan pembangunan berkelanjutan,” katanya.
Rektor juga menekankan pentingnya peran sivitas akademika dalam mendukung kebijakan pemerintah, khususnya dalam bidang keanekaragaman hayati dan ekonomi berbasis hutan.
Kuliah umum ini dihadiri oleh ratusan sivitas akademika Unhas, baik dosen, mahasiswa, serta berbagai pemangku kepentingan di bidang kehutanan dan lingkungan hidup.
