Mamuju (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat telah meluncurkan berbagai program dan kegiatan Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (PPKE), kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Sulbar Junda Maulana.
"Pemerintah Provinsi Sulbar telah melakukan berbagai upaya pengentasan kemiskinan ekstrem," kata Junda Maulana, pada lokakarya evaluasi dan persiapan implementasi penanganan dan pencegahan stunting dan kemiskinan ekstrem, di Mamuju, Kamis.
Program yang telah dilakukan Pemprov Sulbar, yakni pengurangan beban pengeluaran masyarakat melalui bantuan sosial kepada Kelompok Usaha Bersama Fakir Miskin (KUBe FM).
Kemudian, program keluarga harapan, bantuan pemasangan instalasi dan Kwh meter, iuran PBI, beasiswa bagi yang kurang mampu, pengadaan perlengkapan penunjang pembelajaran bagi siswa.
Selanjutnya, bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP), pengadaan sarana dan prasarana bidang perikanan tangkap, pengembangan benih kawasan perkebunan, perluasan kesempatan kerja padat karya dan pengadaan sarana pelatihan, penyediaan benih holtikultura, bantuan peralatan UMKM serta pelatihan kewirausahaan keterampilan teknis.
Upaya lainnya, penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan melalui pembangunan drainase permukiman, pembangunan jalan rabat beton permukiman, pembangunan prasarana air bersih, peningkatan jalan serta pembangunan rumah yang terkena bencana.
Ia juga menyampaikan empat solusi yang dapat menjawab tantangan penanganan kemiskinan di Sulbar, yaitu tata kelola penggunaan dan pemutakhiran data perlu dilaksanakan secara berkelanjutan melalui peningkatan kapasitas daerah sebagai pelaksana pemutakhiran data DTKS, P3KE dan Regsosek.
Kemudian, dukungan penambahan anggaran dari pemerintah pusat dan pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan lainnya, seperti dana CSR beberapa perusahaan yang ada di Sulbar serta peningkatan infrastruktur dan konektivitas antar-wilayah di Sulbar.
Berikutnya, penguatan sinergi dan kolaborasi antara pemerintah, swasta dan masyarakat untuk bekerja sama dan saling mendukung dalam penanggulangan kemiskinan
"Penguatan sinergi dan kolaborasi, perlu dilakukan antara pemerintah, swasta dan masyarakat untuk bekerja sama dan saling mendukung dalam penanggulangan kemiskinan," cakap Junda Maulana.
Pada kesempatan itu, dia menyampaikan bahwa secara absolut, jumlah penduduk miskin di Sulbar mencapai 155,91 ribu jiwa, yang tersebar pada kawasan perdesaan sebanyak 84,25 persen atau 131,36 ribu jiwa dan di kawasan perkotaan sebesar 15,75 persen atau sebanyak 24,55 ribu jiwa.
Dari data tersebut, karakteristik Kepala Rumah Tangga (KRT) miskin di Sulbar terdiri, 14,36 persen adalah perempuan, sebesar 11,08 persen tidak bisa baca tulis, dan 67,23 persen berpendidikan SD/sederajat, dengan status pekerjaan didominasi sektor informal, yaitu 70,80 persen.*
