Makassar (ANTARA) - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara (Kanwil DJP Sulselbartra) dan Polda Sulsel memperkuat sinergisitas dalam mendukung pelaksanaan tugas strategis di bidang perpajakan dan penegakan hukum, khususnya terkait penanganan tindak pidana di bidang perpajakan.
Kakanwil DJP Sulselbartra YFR Hermiyana di Makassar, Selasa, menyampaikan pentingnya kerja sama yang erat antara DJP dan Polri dalam rangka optimalisasi penerimaan negara serta penegakan hukum perpajakan yang adil dan tegas.
“Polda Sulsel merupakan mitra strategis kami dalam berbagai aspek, sinergi ini diharapkan
semakin kuat, seiring dengan dinamika dan tantangan baru di bidang perpajakan,” ujar YFR
Hermiyana saat audiensi ke Kapolda Sulsel Irjen Pol Rusdi Hartono.
Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Pol Rusdi Hartono menegaskan pihaknya siap mendukung semua upaya penegakan hukum di bidang perpajakan sebagai bagian dari upaya bersama untuk meningkatkan penerimaan negara
“Kami menyadari bahwa pajak adalah sumber utama penerimaan negara. Oleh karena itu, kerja sama antara Polri dan DJP harus diperkuat dengan aktif menjalin beragam kolaborasi,“ ujar Rusdi Hartono.
Kegiatan audiensi ini menandai langkah penting dalam memperkuat koordinasi dan kolaborasi
antara instansi penegak hukum dan otoritas perpajakan di Sulawesi Selatan.
Sinergi ini diharapkan mampu menciptakan ekosistem perpajakan yang sehat dan berkeadilan. Kanwil DJP Sulselbartra berharap dari kegiatan audiensi ini akan terjalin sinergi yang semakin erat dan berkelanjutan.
Serta kolaborasi lintas sektor ini diharapkan tidak hanya memperkuat
penegakan hukum perpajakan, tetapi juga mendorong peningkatan kesadaran dan kepatuhan pajak masyarakat secara luas.
Sebagai bentuk kolaborasi konkret, Kanwil DJP Sulselbartra juga turut hadir sebagai narasumber dalam kegiatan Rakernis Fungsi Keuangan Polda Sulsel yang dihadiri oleh seluruh anggota Bidang Keuangan Polda Sulsel.
