Serapan pupuk subsidi di Sulsel capai 41 persen

Makassar (ANTARA) - PT Pupuk Indonesia wilayah Sulawesi, Maluku dan Papua (Sulamapua) merilis serapan pupuk subsidi di Sulawesi Selatan sebanyak 372.475 ton atau mencapai 41 persen dari alokasi sebesar 911.720 ton hingga 27 Juli 2025.

Kendati serapan pupuk subsidi belum mencapai 50 persen pada pertengahan tahun 2025, namun serapan tersebut lebih tinggi dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.

"Realisasi penyaluran pupuk subsidi di Sulsel 2024 hingga 27 Juli sebanyak 363.437 ton. Jadi penyaluran di tahun 2025 masih lebih besar dibanding tahun 2024," ujar Senior Manager Pupuk Indonesia Wilayah Sulamapua Sukodim di Makassar, Sulsel, Senin.

Sukodim menjelaskan beberapa alasan penyebab rendahnya serapan pupuk subsidi pada petani, salah satunya penebusan petani tidak maksimal sehingga penyaluran pun tidak maksimal, lantaran kurangnya daya beli.

Alasan ini, kata Sukodim berdasarkan pada "roadshow' yang dilakukan ke berbagai daerah di Sulawesi Selatan dan berdialog langsung dengan kelompok tani.

"Faktornya karena daya beli, ini kami tidak bisa apa-apa tapi kalau soal penyaluran dan ketersediaan, kami siapkan dan cukup maksimal bekerja sama dengan kios penyalur kami," ujarnya.

Faktor alam, kata Sukodim, juga dianggap menjadi salah satu sebab penyerapan pupuk subsidi di Sulsel, lantaran lahan di pinggir danau, telaga, sungai dan aliran irigasi yang rusak sehingga para petani tidak langsung tanam dan berdampak pada penebusan pupuk.

Kendati demikian, Sukodim menyebut pihaknya tidak tinggal diam, sejumlah upaya dilakukan mulai dari sosialisasi hingga tebus pupuk bersama berhadiah agar petani membeli lebih awal sebelum masa tanam.

Dilakukan pula rapat koordinasi yang melibatkan Kepala Daerah (Bupati/Wali Kota), kios dan distributor, Gapoktan bersama Pupuk Indonesia.

"Kita 'roadshow' di daerah untuk tahu renfdahnya serapan secara persentase. Kita juga upayakan berbagai cara termasuk mobil uji tanah kami melakukan sosialisasi," ujarnya.

Tercatat serapan pupuk subsidi tertinggi yakni di Kabupaten Bone sebanyak 147.387 ton atau 51 persen, sementara serapan terendah yakni Kota Makassar yang baru mencapai 15 persen.