DJP Sulselbartra ingatkan Koperasi Merah Putih taat pajak

Makassar (ANTARA) - Kanwil Direktorat Jendral Pajak (DJP) Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara (Sulselbartra) mengingatkan setiap koperasi termasuk Koperasi Merah Putih wajib melaksanakan kewajiban perpajakannya untuk mempercepat perputaran ekonomi.

"Ini bukan hanya tentang kepatuhan, tapi juga bagian dari membangun budaya sadar pajak sejak dini di lingkungan ekonomi kerakyatan,” ujar Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Sigit Purnomo di Makassar, Selasa.

Koperasi Merah Putih diharapkan mampu menjadi wadah dalam membangun ekonomi desa yang lebih mandiri, berkeadilan, dan berkelanjutan, utamanya di Provinsi Sulawesi Selatan.

Maka dari itu, kolaborasi antara DJP Sulselbartra bersama pemerintah daerah dan koperasi ditargetkan akan mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif dan memperkuat basis penerimaan negara dari sektor UMKM dan koperasi.

Dijelaskan bahwa setiap koperasi wajib melaksanakan kewajiban perpajakannya, seperti pelaporan SPT Masa PPh 21 dan SPT Tahunan Badan.

Termasuk, jika koperasi menggaji pegawainya di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), tetap wajib melaporkan SPT Masa PPh 21 minimal untuk Desember, paling lambat tanggal 20 di bulan berikutnya. Selain itu, pelaporan SPT Tahunan Badan juga wajib disampaikan paling lambat akhir April setiap tahun.

Sebelumnya, Plt Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Sulsel Andi Eka Prasetya menyebut telah terbentuk Koperasi Desa Merah Putih di Sulawesi Selatan sebanyak 30.059 di semua desa/kelurahan se Sulsel.

Selain itu, telah dilakukan sinergi dengan berbagai BUMN yang ada di Sulsel untuk pengembangan pendampingan Koperasi Desa ke depan, khususnya pada persiapan modal oleh Himbara (Himpunan Bank Milik Negara).

"Semua BUMN sudah kolaborasi, mereka meminta data untuk melakukan pengembangan produk yang akan disediakan, di antaranya pihak Pertamina dan Bulog yang akan mengunjungi usaha koperasi desa," kata dia.