Belanja pemerintah pusat di Sulsel hingga Juli 2025 capai Rp10,5 triliun

Kamis, 28 Agustus 2025 05:31 WIB

Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Sulawesi Selatan (Sulsel) Wibawa Pram Sihombing (tengah) saat memaparkan perkembangan penggunaan dana APBN Anging Mammiri, di Makassar, Rabu (27/8/2025). ANTARA/Muh. Hasanuddin

Makassar (ANTARA) - Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan (Kemenku) Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) Wibawa Pram Sihombing mengungkapkan realisasi Belanja Pemerintah Pusat (BPP) di Sulel hingga 31 Juli 2025 telah mencapai Rp10,5 triliun.

"Untuk belanja pemerintah pusat di Sulsel ini terealisasi Rp10,5 triliun dari pagu yang ditetapkan sebesar Rp22,3 triliun, dan itu sekitar 45,7 persen," ujarnya saat memimpin rilis bulanan APBN Anging Mammiri, di Makassar, Rabu.

Wibawa Pram Sihombing yang juga Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Sulsel mengatakan, belanja pemerintah tersebut merupakan implementasi dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025.

Ia menyatakan pengelolaan anggaran diarahkan untuk mendukung prioritas pembangunan nasional, termasuk berbagai program prioritas kementerian dan lembaga yang telah mengalami restrukturisasi.

Dari total realisasi tersebut, belanja pegawai menjadi komponen terbesar dengan nilai serapan mencapai Rp6,4 triliun.

"Belanja pegawai selalu lebih besar dan lebih dari 50 persen. Dari Rp10,5 triliun, belanja pegawai mencapai Rp6,4 triliun," katanya pula.

Wibawa menerangkan anggaran BPP itu digunakan untuk pembayaran gaji, tunjangan, uang makan, serta uang lembur bagi sekitar 50 ribu personel TNI dan Polri, 14 ribu guru serta dosen, 35 ribu Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan 9 ribu Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Wibawa menegaskan bahwa belanja pemerintah tidak hanya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan rutin aparatur negara, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam mendukung keberlanjutan pembangunan di Sulsel.

"Dengan fokus pada efisiensi dan prioritas, pemerintah berharap alokasi anggaran ini dapat memberikan dampak nyata terhadap pelayanan publik serta peningkatan kesejahteraan masyarakat," ujarnya lagi.