Makassar (ANTARA) - Pemerintah Kota Makassar, Sulawesi Selatan menggandeng Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI dalam memperkuat pencegahan korupsi di semua jajaran dan tingkatan.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin bersama Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham di Makassar, Rabu, menyambut langsung pimpinan KPK Johanis Tanak didampingi Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV Edi Suryanto.
"Kehadiran jajaran KPK menjadi langkah penting dalam memberikan pemahaman, tips, dan strategi pencegahan korupsi sejak dini bagi seluruh pemangku kebijakan di lingkungan Pemkot dan DPRD Makassar," ujarnya.
Munafri Arifuddin mengatakan bahwa komitmen pemberantasan korupsi bukanlah sekadar seremoni, melainkan harus diwujudkan secara nyata dalam setiap langkah penyelenggaraan pemerintahan.
"Artinya, pemberantasan korupsi tidak akan bisa berjalan kalau cuma di mulut, cuma di awang-awang saja. Ini harus nyata di tengah-tengah kita dalam menjalankan pemerintahan," katanya menegaskan.
Pemerintah Kota Makassar bersama DPRD menegaskan komitmen kuat terhadap tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas.
Sebagai wujud nyata keseriusan dalam mencegah praktik korupsi di lingkungan birokrasi, lembaga eksekutif dan legislatif menandatangani pakta integritas sebagai bentuk komitmen bersama dalam memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan pencegahan tindak pidana korupsi.
Langkah ini menjadi simbol kesungguhan Pemkot dan DPRD Makassar untuk menjalankan amanah publik secara jujur, profesional, dan berlandaskan nilai-nilai integritas.
Sekaligus mempertegas dukungan terhadap upaya pemberantasan korupsi yang digagas oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI.
"Penandatanganan pakta integritas anti korupsi ini bukan hanya seremonial. Bukti kami bersama KPK mencegah praktek korupsi," terangnya.
Munafri menambahkan, pengelolaan keuangan negara harus dilakukan secara bertanggung jawab dan manfaatnya harus dirasakan langsung oleh masyarakat.
Menurutnya, mengelola uang negara, pertanggungjawabannya harus sangat jelas, dan manfaatnya harus sampai ke tengah-tengah masyarakat dengan tepat dan terukur.
"Karena itu, saya bersama pimpinan berkomitmen bahwa dalam pemerintahan ini, yang namanya korupsi harus kita hilangkan sejelas-jelasnya," terangnya.
Ia menilai kehadiran KPK melalui rapat koordinasi ini memberikan pemahaman mendalam dan membuka wawasan seluruh jajaran pemerintah daerah.
"Ini salah satu bentuk upaya kita untuk melakukan pencegahan agar ada keseragaman berpikir antara eksekutif dan legislatif," ucap dia.
